Acehtraffic.com - Ali Asghar Soltanieh, Duta Besar Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam rapat komite persiapan konferensi Peninjauan Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang berlangsung di Jenewa menyebut Israel sebagai satu-satunya rezim yang menghalangi terwujudnya kawasan Timur Tengah terbebas dari senjata nuklir. Perundingan Jenewa yang berlangsung sejak 22 April lalu hingga kini tersebut bertujuan untuk mewujudkan penerapan isi traktat non-proliferasi nuklir yang ditetapkan sejak tahun 1970. Republik Islam Iran sebagai anggota IAEA dan penandatangan traktat NPT senantiasa menegaskan urgensi perlucutan senjata nuklir di tingkat regional dan global.
Wakil Iran dalam pertemuan Jenewa menyinggung statemen bersejarah pemimpin Besar Revolusi Islam Iran yang disampaikan pada KTT GNB ke-16 di Tehran pada 30 Agustus 2012 lalu,
"Senjata nuklir tidak menjamin keamanan, juga tidak mengkonsolidasikan kekuatan politik, melainkan hanya menjadi ancaman bagi keamanan dan kekuatan politik...
Republik Islam Iran menilai penggunaan senjata nuklir, kimia dan sejenisnya sebagai dosa besar dan tidak terampuni. Kami mengusulkan gagasan ‘Timur Tengah bebas dari senjata nuklir' dan kami berkomitmen dalam hal ini. Saya menekankan bahwa Republik Islam tidak pernah mengacu senjata nuklir, tapi tidak akan pernah merelakan hak bangsanya untuk menggunakan energi nuklir demi tujuan damai. Moto kami, ‘Energi nuklir untuk semua dan senjata nuklir tidak untuk siapapun'."
Statemen Ayatullah Khamenei yang kembali disampaikan wakil Iran di Jenewa tersebut menyuarakan komitmen dan peran aktif Iran dalam mewujudkan kawasan Timur Tengah terbebas dari senjata nuklir demi menciptakan dunia yang aman dan damai tanpa senjata pemusnah massal itu. Namun realitasnya, agenda perlucutan senjata nuklir di tingkat global menghadapi standar ganda Barat yang mendukung penuh nuklir militer Israel yang mengancam keamanan kawasan.
Kini, negara dunia melalui para delegasinya menuntut Israel melalui resolusi penunjauan ulang traktat NPT yang diratifikasi tahun 1995, rezim Zionis tetap hanya tidak bersedia menandatangani traktat NPT. Bahkan Tel Aviv menutup pintu rapat-rapat bagi investigator IAEA untuk menyelidiki instalasi nuklir militernya.
Sikap pasif Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Israel menjadi salah satu faktor pemicu utama arogansi rezim Zionis dalam menentang terwujudnya Timur Tengah bebas dari senjata nuklir. Bahkan dengan bantuan AS, Israel menghalangi terselenggaranya pertemuan Timur Tengah terbebas dari senjata nuklir.
Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert dalam wawancara dengan televisi Jerman pada 11 Desember 2006 terang-terangan menyatakan Israel sebagai anggota "Klub Nuklir". Namun sehari kemudian, koran Zionis dalam headlinenya menyebut statemen perdana menteri Israel keliru salah ucap. Rekam jejak program nuklir militer Israel sudah menunjukkan ambisi destruktif rezim agresor itu. Israel menjalin kontrak rahasia dengan Prancis yang dimulai sejak tahun 1950 untuk memproduksi bom nuklir dan Paris memasok kebutuhan plutonium bagi reaktor nuklir Dimona, Negev. Sejak tahun 1960, AS mengakui Israel sebagai sebuah kekuatan nuklir, tapi ironisnya Washington tidak menyerukan rezim Zionis untuk menandatangani traktat NPT.
Program nuklir militer Israel yang didukung penuh negara Barat terutama AS dijadikan sebagai "kekuatan penekan" terhadap negara-negara Arab di kawasan supaya bersedia berunding dengan rezim Zionis. Kini, Israel sebagai pemilik lebih dari 200 hulu nuklir senantiasa menjadi sandungan terbesar bagi perlucutan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.
Sejatinya, klaim provokatif Iranophobia yang santer dilancarkan Netanyahu belakangan ini terhadap program nuklir sipil Iran yang yang bertujuan damai, hanya topeng yang digunakan Tel Aviv untuk menutupi wajah bengis program nuklir militer Israel yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan.| AT | M | Irib |
Wakil Iran dalam pertemuan Jenewa menyinggung statemen bersejarah pemimpin Besar Revolusi Islam Iran yang disampaikan pada KTT GNB ke-16 di Tehran pada 30 Agustus 2012 lalu,
"Senjata nuklir tidak menjamin keamanan, juga tidak mengkonsolidasikan kekuatan politik, melainkan hanya menjadi ancaman bagi keamanan dan kekuatan politik...
Republik Islam Iran menilai penggunaan senjata nuklir, kimia dan sejenisnya sebagai dosa besar dan tidak terampuni. Kami mengusulkan gagasan ‘Timur Tengah bebas dari senjata nuklir' dan kami berkomitmen dalam hal ini. Saya menekankan bahwa Republik Islam tidak pernah mengacu senjata nuklir, tapi tidak akan pernah merelakan hak bangsanya untuk menggunakan energi nuklir demi tujuan damai. Moto kami, ‘Energi nuklir untuk semua dan senjata nuklir tidak untuk siapapun'."
Statemen Ayatullah Khamenei yang kembali disampaikan wakil Iran di Jenewa tersebut menyuarakan komitmen dan peran aktif Iran dalam mewujudkan kawasan Timur Tengah terbebas dari senjata nuklir demi menciptakan dunia yang aman dan damai tanpa senjata pemusnah massal itu. Namun realitasnya, agenda perlucutan senjata nuklir di tingkat global menghadapi standar ganda Barat yang mendukung penuh nuklir militer Israel yang mengancam keamanan kawasan.
Kini, negara dunia melalui para delegasinya menuntut Israel melalui resolusi penunjauan ulang traktat NPT yang diratifikasi tahun 1995, rezim Zionis tetap hanya tidak bersedia menandatangani traktat NPT. Bahkan Tel Aviv menutup pintu rapat-rapat bagi investigator IAEA untuk menyelidiki instalasi nuklir militernya.
Sikap pasif Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Israel menjadi salah satu faktor pemicu utama arogansi rezim Zionis dalam menentang terwujudnya Timur Tengah bebas dari senjata nuklir. Bahkan dengan bantuan AS, Israel menghalangi terselenggaranya pertemuan Timur Tengah terbebas dari senjata nuklir.
Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert dalam wawancara dengan televisi Jerman pada 11 Desember 2006 terang-terangan menyatakan Israel sebagai anggota "Klub Nuklir". Namun sehari kemudian, koran Zionis dalam headlinenya menyebut statemen perdana menteri Israel keliru salah ucap. Rekam jejak program nuklir militer Israel sudah menunjukkan ambisi destruktif rezim agresor itu. Israel menjalin kontrak rahasia dengan Prancis yang dimulai sejak tahun 1950 untuk memproduksi bom nuklir dan Paris memasok kebutuhan plutonium bagi reaktor nuklir Dimona, Negev. Sejak tahun 1960, AS mengakui Israel sebagai sebuah kekuatan nuklir, tapi ironisnya Washington tidak menyerukan rezim Zionis untuk menandatangani traktat NPT.
Program nuklir militer Israel yang didukung penuh negara Barat terutama AS dijadikan sebagai "kekuatan penekan" terhadap negara-negara Arab di kawasan supaya bersedia berunding dengan rezim Zionis. Kini, Israel sebagai pemilik lebih dari 200 hulu nuklir senantiasa menjadi sandungan terbesar bagi perlucutan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.
Sejatinya, klaim provokatif Iranophobia yang santer dilancarkan Netanyahu belakangan ini terhadap program nuklir sipil Iran yang yang bertujuan damai, hanya topeng yang digunakan Tel Aviv untuk menutupi wajah bengis program nuklir militer Israel yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan.| AT | M | Irib |
Posting Komentar