Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, menjelaskan, BI sedang mengkaji perbedaan ready stock dan inden. BI menggangap konsep ini perlu diperjelas guna melindungi nasabah dan meningkatkan kehati-hatian.
Dalam konsep inden, BI melihat ada potensi penyelewengan dana nasabah, karena di perjanjian tidak jelas kapan rumah akan selesai, tapi nasabah sudah menyelesaika tetapi tagihannya sudah diselesaikan nasabah. Selain itu, BI juga menangkap potensi spekulasi, yakni bank menggunakan masa tunggu konsumen yang lebih panjang untuk mendapatkan margin tinggi.
Contohnya, bank mengenakan margin 3% untuk pembiayaan rumah selama 10 tahun. Bila dengan konsep inden, keuntungan bank berasal dari margin selama masa inden dan cicilan pinjaman 10 tahun. "Kami juga takut, proses pembangunan rumah sengaja diperlama agar harga properti naik. Sehingga nasabah juga harus membayar selisih kurang harga properti dengan pembiayaan yang diberikan bank," tambah Edy.
MMQ disebut juga perjanjian pengambilalihan porsi kepemilikan rumah dengan konsep kepemilikan bersama oleh bank dan nasabah atas tanah dan bangunan. Nasabah membayar secara bertahap atas aset yang dimiliki bank, sehingga porsi bank menjadi berkurang. Selama perpindahan tangan tersebut, bank berhak mengambil "sewa" atas aset yang dipakai oleh nasabah dengan margin yang ditentukan bank.
Edy menambahkan, saat ini BI juga sedang melakukan kodifikasi terhadap produk-produk syariah. Nantinya, bank yang ingin memasarkan produk tertentu tidak perlu lagi meminta izin BI dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), jika produk tercantum dalam panduan tersebut.
Kodifikasi ini akan berisi tentang produk-produk umum dan sah ditawarkan perbankan syariah. "Kami berharap dengan cara ini perbankan syariah bisa tumbuh dengan cepat dan produk yang mereka tawarkan semakin beragam," terang Edy.| AT | M |KN |
Posting Komentar