Banda Aceh | acehtraffic.com- Setahun kepimimpinan mantan menteri Luar negeri Gerakan aceh Merdeka dan mantan panglima militer Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, tidak terlihat perubahan yang mebonjol dalam birokrasi pemerintah Aceh dibawah komando mereka.
,”Belum terlihat afirmatif Action dari kepemimpinan Aceh sekarang,” Ujar Aryos Nivada Pengamat politik dan keamanan Aceh.
Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan birokrasi yang cenderung tidak efisien dan tidak efektif dalam mengelola pemerintahan. “Terbukti lagi dari tiga kali bongkar pasang struktur dinas-dinas” ungkapnya lagi.
Pandangan Aryos, yang juga Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) ini tidak terlepas dari fenomena bertambahnya jumlah SKPA.
Sehingga berdampak pada penggemukan struktur anggaran Pemerintah Aceh. Bisa dikatakan terjebak dalam politik balas budi sehingga setahun ini sibuk mengurus stabilitas balas budi kepada mereka yang memberikan investasi kemenangan bagi pasangan Zikir.
“Struktur plus anggaran kian membesar untuk operasional untuk program-program di setiap lembaga yang baru dibuat” tegasnya.
Ia kembali menegaskan, efek pemborosan ini sangat terasa bagi pembangunan. Hampir seluruh dinas tidak memberikan kinerja yang baik, tampak dari hasil evaluasi banyak mendapatkan raport merah.
Otomatis pelayanan kepada masyarakat menjadi buruk dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik lainnya mengalami keterlambatan. Ujung-ujung masyarakat Aceh tidak merasakan secara langsung atas tindakan affirmatif action di kepemimpinan Zikir.
Aryos menambahkan “belum lagi masyarakat Aceh banyak kecewa atas janji-janji politik Zikir ketika di pilkada yang tidak terwujud setelah menjadi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh”, ujar kembali.
Aryos yang juga pengamat politik dan keamanan Aceh, dalam amatannya menilai bahwa dari segi keamanan Aceh belum baik.
“Selama satu tahun pun timbul banyak gejolak” ujarnya. Selanjutnya dia menjelaskan “bisa dilihat dari pemberitaan media cetak dan online, dimana banyak kasus tindakan kriminalitas murni dan berbau politik meningkat.”
Diluar itu, menurutnya Zikir dianggap kurang sensitif terhadap nilai keberagaman Aceh. Pemerintah Aceh terlalu memaksakan penetapan bendera dan Wali Nanggroe yang memicu munculnya intoleransi antar suku dan adat istiadat di Aceh. | AT | RD |
,”Belum terlihat afirmatif Action dari kepemimpinan Aceh sekarang,” Ujar Aryos Nivada Pengamat politik dan keamanan Aceh.
Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan birokrasi yang cenderung tidak efisien dan tidak efektif dalam mengelola pemerintahan. “Terbukti lagi dari tiga kali bongkar pasang struktur dinas-dinas” ungkapnya lagi.
Pandangan Aryos, yang juga Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) ini tidak terlepas dari fenomena bertambahnya jumlah SKPA.
Sehingga berdampak pada penggemukan struktur anggaran Pemerintah Aceh. Bisa dikatakan terjebak dalam politik balas budi sehingga setahun ini sibuk mengurus stabilitas balas budi kepada mereka yang memberikan investasi kemenangan bagi pasangan Zikir.
“Struktur plus anggaran kian membesar untuk operasional untuk program-program di setiap lembaga yang baru dibuat” tegasnya.
Ia kembali menegaskan, efek pemborosan ini sangat terasa bagi pembangunan. Hampir seluruh dinas tidak memberikan kinerja yang baik, tampak dari hasil evaluasi banyak mendapatkan raport merah.
Otomatis pelayanan kepada masyarakat menjadi buruk dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik lainnya mengalami keterlambatan. Ujung-ujung masyarakat Aceh tidak merasakan secara langsung atas tindakan affirmatif action di kepemimpinan Zikir.
Aryos menambahkan “belum lagi masyarakat Aceh banyak kecewa atas janji-janji politik Zikir ketika di pilkada yang tidak terwujud setelah menjadi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh”, ujar kembali.
Aryos yang juga pengamat politik dan keamanan Aceh, dalam amatannya menilai bahwa dari segi keamanan Aceh belum baik.
“Selama satu tahun pun timbul banyak gejolak” ujarnya. Selanjutnya dia menjelaskan “bisa dilihat dari pemberitaan media cetak dan online, dimana banyak kasus tindakan kriminalitas murni dan berbau politik meningkat.”
Diluar itu, menurutnya Zikir dianggap kurang sensitif terhadap nilai keberagaman Aceh. Pemerintah Aceh terlalu memaksakan penetapan bendera dan Wali Nanggroe yang memicu munculnya intoleransi antar suku dan adat istiadat di Aceh. | AT | RD |
Posting Komentar