Banda Aceh | acehtraffic.com - Pengelolaan keuangan Aceh sarat dengan dengan masalah, serta tidak ada itikat baik Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan anggaran dengan baik. Minggu 28 Juli 2013.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Bidang Adovokasi Publik Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Hafidh.
Melalui siaran persnya, Hafidh menjelaskan, bukti pengelolaan keuangan yang sarat dengan masalah adalah. Berdasarkan data hasil audit BPK RI, pemerintah Aceh hanya mampu mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
Lebih lanjut, Hafidh menjelaskan. Hasil audit BPK-RI terhadap LHP APBA 2012, ditemukan banyak permasalahan, yaitu hilangnya asset Pemerintahan Aceh senilai Rp 10,9 Milyar.
Persoalan yang sangat menonjol yaitu mengenai temuan terhadap Belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 71,37 Miliar belum dipertanggungjawabkan, dan terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 65,26 juta dan belum dikembalikan ke kas daerah.
Selain itu juga dari hasil audit diketahui bahwa terdapat dana Hibah sebesar Rp 5,5 Milyar serta Dana Bantuan Sosial sebesar Rp 500 juta tidak sesuai ketentuan.
MaTA mencatat, hal senada juga ditemukan dalam audit BPK-RI terhadap LHP APBA 2011. Dalam audit tersebut terdapat 5,31 Milyar dana Hibah Pemerintah Aceh di bawah Biro Keistimewaan dan Kesra Rp 2,45 Milyar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Rp 2,86 Milyar.
Ironisnya, dana sebesar Rp 5,31 Milyar di kedua SKPA tersebut sebahagian tidak sesuai ketentuan, serta tidak dapat diyakini kebenarannya.
“sebagaian dari dana tersebut fiktif dan potensi dikorupsi,”ujar Hafidh.
Dengan pengelolaan anggaran yang demikian, sudah sangat mengkhawatirkan. Karena dalam APBA 2013, alokasi belanja Hibah dan Bansos mencapai 1,6 Triliun.
Hafidh menambahkan, MaTA sangat meragukan komitmen Gubernur Aceh untuk melakukan pengelolaan anggaran yang baik. Terbukti saat perencanaan APBA 2013 saja sudah menuai banyak masalah.
Selain keterlambatan pengesahan, munculnya dana di luar perencanaan, APBA Tahun 2013 juga mendapat banyak koreksi dari Mendagri sehingga semakin memperlambat proses pencairan dan realisasi Anggaran Aceh yang berdampak buruk bagi pelayanan publik di Aceh.
MaTA juga menilai Inspektorat Aceh sebagai pengawasan internal pemerintah Daerah belum berjalan maksimal. Hal ini jelas terlihat dengan masih banyaknya kebocoran anggaran sehingga menjadi temuan dari BPK RI dalam hasil auditnya. | AT | M | KR |
Posting Komentar