Acehtraffic.com - Presiden Mesir, Muhammad Mursi menolak penangguhan referendum draf undang-undang dasar baru.
"Mursi menolak penangguhan draf konstitusi baru negara ini," demikian ditandaskan Hisham Raouf, deputi menteri kehakiman Mesir seperti dilaporkan situs Suara Mesir.
Wakil menteri kehakiman Mesir ini menambahkan, "Menteri Kehakiman Ahmed Mekky mengusulkan penangguhan referendum draf konstitusi baru, namun presiden menolaknya." Rencananya referendum ini akan digelar 15 Desember mendatang.
"Mekky juga meminta presiden membatalkan dektir terbarunya dan merilis dekrit baru menggantikan keputusan yang memicu kerusuhan tersebut, namun Mursi kembali menolak prakarsa tersebut," ujar Raouf.
Raouf manambahkan, Mursi menyeru kubu oposisi untuk berunding dan jika mereka yang anti pemerintah menolaknya maka kemungkinan besar kondisi saat ini akan semakin parah.
Mursi 22 November lalu merilis dekrit yang melarang pengaduan keputusan presiden ke pengadilan dan lembaga hukum ini pun tidak berhak membubarkan Majlis Konstituante serta parlemen.
Sejak dirilisnya dekrit tersebut terjadi bentrokan dan aksi demo yang hingga kini mengakibatkan enam orang tewas serta ratusan lainnya cidera. Di peristiwa tersebut kantor Ikhwanul Muslimin juga dibakar massa.| AT | M | Irib |
"Mursi menolak penangguhan draf konstitusi baru negara ini," demikian ditandaskan Hisham Raouf, deputi menteri kehakiman Mesir seperti dilaporkan situs Suara Mesir.
Wakil menteri kehakiman Mesir ini menambahkan, "Menteri Kehakiman Ahmed Mekky mengusulkan penangguhan referendum draf konstitusi baru, namun presiden menolaknya." Rencananya referendum ini akan digelar 15 Desember mendatang.
"Mekky juga meminta presiden membatalkan dektir terbarunya dan merilis dekrit baru menggantikan keputusan yang memicu kerusuhan tersebut, namun Mursi kembali menolak prakarsa tersebut," ujar Raouf.
Raouf manambahkan, Mursi menyeru kubu oposisi untuk berunding dan jika mereka yang anti pemerintah menolaknya maka kemungkinan besar kondisi saat ini akan semakin parah.
Mursi 22 November lalu merilis dekrit yang melarang pengaduan keputusan presiden ke pengadilan dan lembaga hukum ini pun tidak berhak membubarkan Majlis Konstituante serta parlemen.
Sejak dirilisnya dekrit tersebut terjadi bentrokan dan aksi demo yang hingga kini mengakibatkan enam orang tewas serta ratusan lainnya cidera. Di peristiwa tersebut kantor Ikhwanul Muslimin juga dibakar massa.| AT | M | Irib |
Posting Komentar