Acehtraffic.com - Banjir kritik terhadap Perdana Menteri Kanada Stephen Harper atas kebijakannya mendukung Israel mengalir deras dari rakyatnya sendiri.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga kebebasan informasi di Kanada baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga yang menulis kepada Harper pada Desember 2012 mengeluhkan keputusan pemerintahannya menentang negara merdeka Palestina pada bulan November lalu.
Menurut analis politik Michelle Robinson, penentangan pemerintah Ottawa terhadap berdirinya negara Palestina dan dukunganya terhadap Israel mirip dengan penentangan rezim Kanada terhadap bangsa pertama negara itu.
Desember 2012 lalu, Amnesty International mendesak Kanada untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, khususnya berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (19/12), kelompok HAM yang berbasis di London itu mengatakan pemerintah Kanada menghadapi tantangan serius di bidang HAM, terutama menyangkut hak-hak warga pribumi.
Sekitar 82 persen dari warga Kanada yang menulis surat kepada Harper menyatakan penentangan keras terhadap kebijakan Ottawa yang sangat pro-Israel dan tidak mendukung Palestina yang ditindas rezim Zionis.
Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan statusnya Palestina di PBB sebagai bentuk dukungan terhadap berdirinya negara merdeka Palestina. Namun keputusan yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum PBB tersebut ditentang keras oleh sejumlah negara di antaranya Kanada, Israel dan Amerika Serikat.| AT | M | Irib |
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga kebebasan informasi di Kanada baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga yang menulis kepada Harper pada Desember 2012 mengeluhkan keputusan pemerintahannya menentang negara merdeka Palestina pada bulan November lalu.
Menurut analis politik Michelle Robinson, penentangan pemerintah Ottawa terhadap berdirinya negara Palestina dan dukunganya terhadap Israel mirip dengan penentangan rezim Kanada terhadap bangsa pertama negara itu.
Desember 2012 lalu, Amnesty International mendesak Kanada untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara itu, khususnya berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat.
Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (19/12), kelompok HAM yang berbasis di London itu mengatakan pemerintah Kanada menghadapi tantangan serius di bidang HAM, terutama menyangkut hak-hak warga pribumi.
Sekitar 82 persen dari warga Kanada yang menulis surat kepada Harper menyatakan penentangan keras terhadap kebijakan Ottawa yang sangat pro-Israel dan tidak mendukung Palestina yang ditindas rezim Zionis.
Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan statusnya Palestina di PBB sebagai bentuk dukungan terhadap berdirinya negara merdeka Palestina. Namun keputusan yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum PBB tersebut ditentang keras oleh sejumlah negara di antaranya Kanada, Israel dan Amerika Serikat.| AT | M | Irib |
Posting Komentar