Gayo | acehtraffic.com - Indikasi adanya permainan dalam penyaluran dan penyedian kebutuhan logistik untuk korban gempa di Gayo, Aceh Tengah dan Bener Meriah, perlahan-lahan mulai terkuak. Pemda Aceh yang telah mempaketkan nilai proyek untuk masa tanggap darurat, ternyata berbeda statemen gubernur dengan keadaan lapangan. Kamis, 25 Juli 2013.
Gubernur Zaini Abdullah sangat sering menyampaikan, bahwa penyaluran bantuan untuk tanggap darurat ini harus transparan dan benar- benar disalurkan kepada yang berhak. Namun di lapangan kenyataannya, tidak semuanya harapan gubernur itu mampu dilaksanakan.
Penelusuran adanya dugaan permainan itu, hingga Selasa 23 Juli 2013 menemukan beberapa petunjuk. Penyedian logistik dan sumbangan pihak ketiga untuk korban gempa, selain datanya tidak transparan, juga berpeluang besar adanya manipulasi.
Dana tanggap darurat itu seharusnya dalam bentuk dana siap pakai (DSP), gubernur justru meng-SK-kan dalam bentuk dana tak terduga. Dana senilai Rp 64 milyar lebih itu, sudah dipaketkan menjadi enam item poryek, yang penggunaan jelas. Bila ada yang tidak dapat dikerjakan, harus direvisi terlebih dahulu, baru dapat dipergunakan.
Walau keadaan lapangan ada hal yang mendesak, dana yang tak terpakai itu tidak boleh dipergunakan, sebelum adanya perubahan anggaran. Indikasi adanya permainan itu, sangat menonjol di paket proyek Dinas Sosial Aceh Rp 21,380 milyar lebih. Paket yang ditetapkan di intansi ini, banyak yang masih belum dilaksanakan.
Selain itu ada yang tumpang tindih dengan bantuan pihak ketiga, sehingga tidak jelas apakah bahan logistik ini dibeli dari dana tanggap darurat atau sumbangan pihak lain. Pihak Dinas Sosial dalam menyiapkan kebutuhan tanggap darurat di masa panik, juga menyediakan logistik yang bukan sangat dibutuhkan oleh korban dalam masa panik.
Seperti kurma, sirup, mentega, tepung, agar-agar. Untuk sirup mencapai Rp 510 juta. Kurma Rp 50 juta, tepung terigu Rp 142 juta, agar-agar Rp 300 juta dan mentega Rp 810 juta. Untuk kurma 2 ton, anggaran Rp 50 juta itu juga ahirnya tumpang tindih dengan bantuan pemerintah Arab Saudi yang mengirimkan kurma 10 ton.
Namun walau pemerintah Saudi mengirimkan kurma 10 ton, ditambah dua ton disediakan Dinas Sosial, angka pasti kurma itu tidak jelas, berapa ton yang sudah disampaikan ke posko. Khusus untuk agar-agar yang nilainya mencapai Rp 300 juta sampai dengan hari ke 22 musibah gempa, sudah mulai masuk ke Posko. Bantuan kemanusian itu tidak jelas.
Selain adanya kejanggalan dalam pengadaan losgistik, nilai satuan harga yang ditetapkan Dinas Sosial Aceh juga berbeda dari harga pasaran (HET). Justru yang dibeli Dinas Sosial harganya lebih tinggi. Demikian dengan jaket anak-anak yang diplotkan mencapai 10.000 eks, nilai mencapai Rp 750 juta.
Tetapi barang yang dipaketkan Dinas Sosial ini juga belum diketahui dimana barangnya. Syahbuddin, Dinas Sosial Aceh yang menangani logistik gempa, ketika dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Demikian dengan bantuan NGO, LSM dan para pihak peduli terhadap gempa Gayo, semua bantuan itu dikendalikan pihak provinsi.
Sampai saat ini keterangan lebih rinci tentang logistic dan bantuan itu, masih sulit didapat. Belum Jelas Dana tanggap darurat yang dimasukkan ke rekening bendahara baru pada tanggal 10 Juli 2013, membawa dampak di lapangan.
Bahkan sampai saat sekarang ini belum seluruhnya disalurkan sesuai pos anggaran. Dampaknya sebagian kegiatan itu harus mencari dana sendiri demi suksesnya pekerjaan menangani masa transisi pemulihan.
Dinas Bina Marga misalnya, mengakui dengan dana Rp 721 juta yang dianggarkan, tidak mampu dikelola pihaknya untuk membersihkan puing-puing kehancuran akibat gempa.
Selain dananya belum seluruhnya dicairkan, dana tersebut sangat minim untuk membersihkan fasiltas yang hancur. “Kita perhitungkan dengan dana yang minim, pekerjaan pembersihan ini,membutuhkan waktu tiga bulan,” sebut staf Bina Marga, dalam pertemuan Pers menyampaikan laporannya kepada kepala BPBA.
Sementara itu di lapangan, pantauan Waspada, pihak PU Aceh Tengah dengan mengandalkan biaya “pinjam meminjam”, terus melakukan upaya pembersihan gedung sarana yang hancur.
“Tugas ini harus kita jalankan, dan kita tetap berkoordinasi dengan pihak Bina Marga,” sebut Akmal UPTD workshop PU Aceh Tengah yang tetap di lapangan mengerahkan anggota membersihkan dan merubuhkan bangunan. AT | I | Waspada | LG |
Baca juga:
Posting Komentar