Banda Aceh | acehtraffic.com - Dinas Cipta Karya Aceh akan memfasilitasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi ribuan pengungsi korban gempa di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang rumahnya hancur dan tak lagi layak dihuni akibat bencana tersebut. Kamis, 11 Juli 2013.
“Akan dibangun 84 unit huntara bersama dapur dan MCK di tempat- tempat pengungsian dalam wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kita telah sediakan anggaran Rp 21 miliar,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, Ir Hasanuddin.
Untuk mempercepat pembangunan 84 huntara itu, katanya, Dinas Cipta Karya Aceh akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Pihaknya memilih kerja sama dengan TNI/Polri, karena didasari pertimbangan bahwa masa waktu tanggap darurat tinggal seminggu lagi.
Gubernur Aceh menetapkan masa tanggap darurat (panik) bencana gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam SK-nya Nomor 360/571/2013, mulai 3-16 Juli 2013. Terhitung kemarin, tanggal 9 Juli, berarti masa tanggap daruratnya tinggal tujuh hari lagi.
“Seandainya TNI dan Polri menyatakan tak sanggup mengerjakannya dalam masa seminggu, maka masa tanggap daruratnya perlu ditambah. Ini akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Penambahan masa tanggap darurat itu kewenangan gubernur,” ujar Hasanuddin.
Sebagai langkah awal, Hasanuddin akan bertemu Kapolda dan Pangdam Iskandar Muda untuk membicarakan perihal kerja sama yang akan dilakukan. Kalau kedua lembaga tersebut telah menyatakan setuju, barulah dilakukan penandatangan kerja sama.
Lalu, kenapa pembangunan huntara ini tidak diberikan kepada kontraktor? “Kalau diberikan kepada kontraktor, masa kerjanya jadi panjang, sementara para pengungsi kini sudah sangat membutuhkan tempat tinggal sementara,” ujarnya.
Tapi, menurut Hasanuddin, untuk suplai bahan bangunan yang diperlukan membangun huntara, misalnya seng, kayu, papan, tripleks, paku, dan lainnya, para pengusaha bisa mengajukan pengadaannya kepada pihak TNI dan Polri yang dipercaya mengerjakan huntara itu.
Model huntara yang akan dibangun, kata Kabid Program Dinas Cipta Karya Aceh, Ir Khalidin, sama seperti huntara yang dibangun pada masa tanggap darurat akibat tsunami 26 Desember 2004.
Pada masa tanggap darurat ini, kata Hasanuddin, pihaknya juga telah memprogramkan perbaikan sistem pengelolaan air bersih/minum (SPAM) yang ada di dua kabupaten tersebut, terutama untuk warga di tempat pengungsian. Ini sangat penting, untuk memberikan jaminan air kepada para pengungsi dalam memenuhi kebutuhan rutinnya, yaitu untuk air minum, mencuci, berbilas, mandi, dan lainnya. Selajutnya akan dibangun tangki air kapasitas 3.000 liter di lokasi pengungsian.
Kadis Keuangan Aceh, Azhari Hasan mengatakan, untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan masa tanggap darurat itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah mengajukan usul anggaran Rp 64,9 miliar.
Anggaran sebanyak itu akan dialokasikan untuk lima dinas dan satu badan. Yaitu, Dinas Cipta Karya Rp 25 miliar, Dinas Pendidikan Rp 13 miliar, Dinas Sosial Rp 20 miliar, Dinas Kesehatan Rp 1,8 miliar, dan untuk BPBA selaku koordinator pelaksanaan program dan kegiatan tanggap darurat dialokasikan anggaran Rp 1,7 miliar.
Hingga Selasa sore, ungkap Azhari, belum ada pengajuan usulan pencairan dana tanggap darurat gempa Aceh Tengah dan Bener Meriah itu. Sedangkan sumber dananya akan diambil dari pos dana tak terduga yang telah dialokasikan dalam APBA 2013.
Juga pada bulan puasa ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, akan membangun 350 unit sekolah sementara dari jenjang SD hingga SMA untuk mengatasi ruang sekolah di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang rubuh atau rusak akibat gempa berkekuatan 6,2 SR, Selasa 2 Juli 2013, lalu.
“Untuk membangun sekolah sementara di dua kabupaten tersebut, Disdik telah mengusulkan anggaran Rp 13 miliar,” ujar Kadisdik Aceh, Drs Anas M Adam, Selasa 9 Juli 2013.
Berdasarkan data yang diperoleh Disdik Aceh dari Disdik Aceh Tengah dan Baner Meriah, jumlah gedung sekolah yang rusak, mulai dari SD, SMP, hingga SMA lebih dari 375 unit. Dari jumlah itu, ada sekitar 350 unit tak bisa lagi digunakan, karena konstruksi bangunannya rusak berat. Sangat riskan jika digunakan dalam kondisi seperti itu.
“Sebelum ada ruang kelas baru yang permamen, kita harus bangun ruang kelas belajar sementara berdinding tripleks, beratap seng, dan lantainya semen,” kata Anas.
Tujuannya, ujar Anas melanjutkan, agar setelah libur Lebaran Idul Fitri nanti pada 15 Juli, proses belajar-mengajar tahun ajaran 2013/2014, sudah bisa dilanjutkan di daerah bekas gempa.
Selain itu, jika digunakan tenda untuk belajar, banyak rintangannya. Pada waktu musim hujan, misalnya, air akan menetes ke meja dan kursi belajar siswa, sehingga murid jadi tak nyaman belajar. | AT | I | aceh.tribunnews |
Posting Komentar