Uni Eropa akan mengakhiri sejumlah programnya dan menutup kantor perwakilannya di Aceh pada akhir tahun ini. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh Crisis Management Initiative (CMI), organisasi yang memprakarsai Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang akan mengakhiri misinya di Aceh pada Juni tahun ini.
Kepala Perwakilan Uni Eropa di Aceh, Giovanni Serritella mengemukakan, penutupan program Uni Eropa di dilakukan dengan pertimbangan sudah mulai bangkitnya perekonomian di Aceh akibat tsunami dan tercapainya perdamaian di Aceh setelah konflik berkepanjangan selama 30 tahun.
"Pada situasi paska konflik ini telah tercapai titik temu antara pemerintah pusat dan Aceh untuk menghentikan konflik serta hidup bersama sebagai satu keluarga. Kami juga melihat pemerintah dan masyarakat sudah mandiri setelah tsunami," kata Giovanni, Rabu 23 Mei 2012 lalu di Banda Aceh.
Dia mengatakan, para pemimpin pemerintahan di Aceh terpilih memang masih mengharapkan bantuan dari Uni Eropa. Namun, dia yakin, pemerintah baru di Aceh yang dihasilkan dari Pilkada 2012 dapat memahami keputusan Uni Eropa tersebut."Anggaran untuk Uni Eropa semakin kecil, tetapi kami tetap akan berupaya mendukung Aceh dengan berbagai cara yang kami bisa," katanya.
Sejak 2005, Uni Eropa telah mengucurkan dana sebesar 45 juta Euro untuk program perdamaian di Aceh, serta hampir 300 juta Euro untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi paska tsunami.
Perwakilan CMI Bernhard May mengatakan, sebagaimana Uni Eropa, misi CMI juga akan berakhir dalam waktu dekat. Organisasi yang didirikan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari itu akan menyelesaikan programnya di Aceh awal Juni 2012.
"Kondisi Aceh semakin membaik dan stabil. Ada kemajuan, termasuk di bidang politik," ujarnya.
Namun demikian, CMI menyayangkan masih banyaknya butir-butir MoU Helsinki yang belum diimplementasikan atau menyimpang dari prinsip dasar perjanjian damai itu.
Dalam laporan akhir yang disampaikan Kepala Perwakilan CMI untuk Indonesia, Jaakko Oksanen, Rabu di Banda Aceh, setidaknya ada delapan poin aturan dalam UU Pemerintahan Aceh yang menyimpang dari prinsip MoU Helsinki. | Kompas
CMI: DPRA Harus Fleksibel
Crisis Manajemen Initiatif (CMI), sebuah organisasi perdamaian yang berkantor pusat di Eropa yang memfasilitasi dan telah mensukseskan proses perdamaian RI-GAM mengingatkan kepada pimpinan dan anggota DPRA, terutama yang berasal dari Partai Aceh (PA) agar dalam membuat qanun yang menjadi turunan UUPA bisa bersikap akomodatif, fleksibel, dan tidak ngotot.
“Masih banyak hal lagi yang perlu diperjuangkan DPRA untuk bisa mencapai tujuan MoU Helsinki yang sesungguhnya, melalui pembuatan qanun yang menjadi turunan UUPA,” kata Perwakilan CMI, Dr Bernhard May pada pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRA, Rabu 23 Mei 2012 lalu di ruang rapat Pimpinan DPRA.
Salah satu contoh, ungkap Bernhard, rencana DPRA akan membuat qanun lambang dan bendera Pemerintah Aceh yang baru. Dia menyarankan buatlah lambang dan bendera Pemerintah Aceh jangan mirip dengan lambang dan bendera GAM sebelumnya. “Kalau mirip, dapat dipastikan pemerintah pusat sulit menyetujuinya,” kata Bernhard.
Bernhard menyebutkan, jika usulan Aceh diterima, maka daerah lain, seperti Papua yang kini sedang bergolak menuntut seperti apa yang pernah dilakukan GAM pada masa konflik. Untuk itu, berhati-hati dan bersikap akomodatif serta fleksibel, agar perdamaian yang telah berjalan bisa terjaga dengan baik.
Jangan karena hal-hal kecil bisa membuat selisih paham lagi dengan pemerintah pusat. Padahal, tugas yang lebih besar dan berat berada di depan mata yaitu membangun ekonomi Aceh ke depan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat guna mengejar ketertinggalannya dari daerah lain,” ujar Bernhard.
Menurut Bernhard, “Kami melihat sekarang Aceh lebih baik. Kami yakin perdamaian ini bisa berjalan karena rakyat Aceh sudah bisa menjaganya, jadi kami kira tidak perlu dukungan dari luar.”
Perwakilan Presiden Marti Ahtisari, Jakko Oksanen menilai, proses perjalanan perdamaian GAM dengan Pemerintah RI yang difasilitasi CMI berjalan sukses dan lancar. Hal ini bisa dilihat dari tahapan dan proses perjalanan perdamaian itu itu sendiri.
Sejumlah kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU Helsinki, kata Jakko Oksanen, telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya seperti yang terdapat dalam MoU. Menurut pandangan dan analisa CMI, Pemerintah RI sangat tidak menginginkan terjadi konflik lagi di Aceh. | Serambi
“Masih banyak hal lagi yang perlu diperjuangkan DPRA untuk bisa mencapai tujuan MoU Helsinki yang sesungguhnya, melalui pembuatan qanun yang menjadi turunan UUPA,” kata Perwakilan CMI, Dr Bernhard May pada pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota DPRA, Rabu 23 Mei 2012 lalu di ruang rapat Pimpinan DPRA.
Bernhard menyebutkan, jika usulan Aceh diterima, maka daerah lain, seperti Papua yang kini sedang bergolak menuntut seperti apa yang pernah dilakukan GAM pada masa konflik. Untuk itu, berhati-hati dan bersikap akomodatif serta fleksibel, agar perdamaian yang telah berjalan bisa terjaga dengan baik.Jangan karena hal-hal kecil bisa membuat selisih paham lagi dengan pemerintah pusat. Padahal, tugas yang lebih besar dan berat berada di depan mata yaitu membangun ekonomi Aceh ke depan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat guna mengejar ketertinggalannya dari daerah lain,” ujar Bernhard.
Menurut Bernhard, “Kami melihat sekarang Aceh lebih baik. Kami yakin perdamaian ini bisa berjalan karena rakyat Aceh sudah bisa menjaganya, jadi kami kira tidak perlu dukungan dari luar.”
Perwakilan Presiden Marti Ahtisari, Jakko Oksanen menilai, proses perjalanan perdamaian GAM dengan Pemerintah RI yang difasilitasi CMI berjalan sukses dan lancar. Hal ini bisa dilihat dari tahapan dan proses perjalanan perdamaian itu itu sendiri.Sejumlah kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU Helsinki, kata Jakko Oksanen, telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya seperti yang terdapat dalam MoU. Menurut pandangan dan analisa CMI, Pemerintah RI sangat tidak menginginkan terjadi konflik lagi di Aceh. | Serambi
Posting Komentar