Sedangkan di tahun 2013 gajinya terus menurun sampai dengan 49.000/Bulan. Laporan yang di himpun acehtraffic.com dari petunjuk teknis penggunaan dana yang di rekomendasi oleh Kementrian Dalam negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor: 900/2110/PMD yang bahwa alokasi BLM dok PNPM MPd untuk biaya opersional bagi pelaku program yaitu insentif dan tunjangan transportasi pendamping local , tunjangan transportasi KPMD dan tunjangan transportasi pelaku PNPM lainnya besarnya maksimal 30 % dari total BLM Dok PNPM-MPD.
Menurut laporan dari salah satu KPMD Desa Blang Dalam Tunong Kecamatan Nisam Imran Hadi S (25), kami diperlakukan seperti budak di program PNPM tersebut dengan gaji yang sangat rendah, kami di lapangan bekerja keras dalam berbagai bidang agar pembangunan terealisasi/sukses di Desa kami. Kami membuat usulan dan mengadakan rapat musyawarah desa, sosialisasi kepada masyarakat tentang program, pelelangan material dan Musyawarah desa serah terima (MD/ST) PEMBANGUNAN untuk proyek yang sudah selesai dikerjakan.
Dan dari mengangkat prioritas Usulan Desa,kami yang lebih berperan di desa. Dan seharusnya mereka tau sukses atau tidaknya suatu program itu ada pada peran KPMD, Karena KPMD merupakan ujung tombak sukses tidaknya Program PNPM-MPD ditingkat Desa.PNPM merupakan sebuah program pemberdayaan terhadap masyarakat,tapi kenapa KPMD terkesan makin tahun makin tertindas.
Kami memprotes pihak yang menjalankan program dan kebijakan yang di keluarkan oleh kementrian dalam negeri . agar gaji kami tidak terus berkurang di setiap tahun. Jika tidak kami akan mundur sebagai KPMD di Program PNPM-MPD.Kami sangat berharap kepada pihak pelaku PNPM ditingkat Kabupaten dan Provinsi untuk dapat menyampaikan aspirasi kami kepada pihak Kementerian yang ada di Jakarta.Kalian jangan diam saja karena gaji kalian sangat memuaskan sedangkan kami KPMD makin tahun makin tertindas dan diperbudak.
KPMD merupakan pelaku PNPM yang berhadapan langsung dengan masyarakat diDesa. Berbagai macam persoalan diDesa KPMD lah yang lebih dulu menyelesaikannya. Sedangkan honor yang diterima jangankan melebihi,mencukupi pun tidak.jika memang program tidak sanggup lagi membiayai pelaku PNPM ditingkat Desa dan hanya pelaku program ditingkat Kecamatan,Kabupaten dan provinsi yang hidup mewah dengan gaji yang memuaskan,kami dari KPMD mengusulkan ada baiknya Program PNPM-MPD dihapus saja,sambung Imran Hadi S.
Pada bidang SPP,masyarakat Nisam juga memprotes besarnya Jasa Pinjaman 12% / Tahun yang dibebankan oleh pihak PNPM khususnya bagi Ibu-ibu,karena dibidang SPP sebagian besar Masyarakat miskinlah yang mengambil modal usaha pada program PNPM dengan harapan agar usahanya dapat berkembang dengan modal yang sudah mencukupi.
Tapi yang menjadi keluhan dari warga besarnya jasa pinjaman yang membuat mereka jadi mengeluh, karena seperti yang mereka ketahui PNPM-MPD merupakan sebuah program yang dicetus lansung oleh Bapak Presiden SBY khususnya untuk melakukan pemberdayaan lansung kepada masyarakat miskin yang lebih diprioritaskan,sekarang dilapangan masyarakat berkata dengan besarnya jasa pinjaman 12% / Tahun terkesan PNPM-MPD bukan lagi program pemberdayaan tapi sebuah program yang ingin melakukan bisnis dengan memanfaatkan ibu-ibu SPP,lanjut Imran. | AT | I | TM |
Posting Komentar