Banda Aceh | acehtraffic.com - Rapat paripurna ke 5 masa persidangan II membahas rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2012 yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Banda Aceh tahun anggaran 2012.
LKPj dalam bentuk Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Angaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh tahun 2012 itu, ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2013 dalam rapat pandangan akhir fraksi-fraksi di gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (26/6).
“Semua pendapat, usul dan saran anggota dewan telah disampaikan pada masa persidangan II dan penyampaian akhir fraksi-fraksi, keempat fraksi menyatakan menerima untuk ditetapkan menjadi qanun,” jelas ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia usai sidang.
Keempat fraksi di DPRK Banda Aceh adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Persatuan Daulat Aceh Independen.
Walikota Ucapkan Terima Kasih
Sehari sebelumnya Selasa 25 Juni 2013 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, T Saifuddin TA menyampaikan penjelasan Walikota Banda Aceh, Mawardy Nurdin terhadap tanggapan, usulan dan saran DPRK terkait LKPj Walikota tahun anggaran 2012.
Dalam penjelasannya Walikota Banda Aceh melalui Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan yang telah memberi apresisasi atas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah kota. “Opini WTP lima kali berturut-turut dari BPK RI ini semua tidak lepas dari dukungan dan peran seluruh anggota dewan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut T. Saifuddin menjelaskan sejumlah pandangan dewan pada rapat dewan sebelumnya, diantaranya, analisis pendapatan, analisis belanja. | AT | I | MA |
Posting Komentar