Aroma pemilu kian terasa. Hentakannya membangunkan setiap orang untuk memaksa segera bergegas menyimak, mendengar, melihat dan menyikapinya. Dalam hitungan menit, semua bisa pecah, dapat pula direkatkan kembali.
Dan dalam hitungan menit pula, siapapun dapat tergilas seketika. Demikanlah, arena politik makin menyadarkan kita akan hadirnya fenomena baru di mata publik, yang memantik benak setiap jiwa untuk memberikan makna yang seluas-luasnya.
Sekarang tarik-menarik kepentingan begitu kencang. Bahkan terkadang proses tarik-menarik itu harus dilakukan dalam dua agenda politik, dengan satu pusaran energi yang sama. Sedemikian terkurasnya energi tersebut, hingga kerap mengakibatkan jatuh-bangunnya setiap pihak yang menceburkan diri di dalamnya.
Di internal partai politik tidak kalah paniknya. Di saat partai ditagih agar menyajikan kader-kader terbaiknya untuk maju pada pemilukada, lebih dari separuhnya justru ‘gagap’ menjawab; ternyata tak ada kader tulen. Mengapa? Karena selama ini bangunan kampanye politik tidak dilangsungkan dalam bentang waktu yang tak terhingga.
Terdapat sebuah penyamaan makna antara kampanye politik dengan kampanye pemilu. Kedua pola kampanye ini disatu padukan hingga sebatas kesan adu kekuatan, arak-arakan, orasi, berdangdut ria, dan sebagainya. Demikian dikatakan Firmanzah dalam bukunya “Persaingan Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik.”
Padahal, lanjutnya, kampanye politik dan kampanye pemilu adalah dua hal yang terpisahkan disebabkan oleh skala orientasi yang berbeda. Jika kampanye pemilu yang dilakukan, maka target utamanya adalah Menang. Dan setelah lahir pemenang, terhentilah kampanye pemilu itu.
Lain halnya dengan kampanye politik. Pola ini sesungguhnya tidak mengenal waktu. Pesan yang disampaikan juga bukan sekedar ajakan maupun mobilisasi massa untuk Menang atau terpental dalam kekalahan. Kampanye politik sesungguhnya adalah sebuah praktik pencerahan dan penyadaran publik atas pentingnya pelibatan semua pihak terhadap isu-isu politik.
Di samping itu, juga dipaparkan urgensi positif dalam sebuah pilihan politik. Dalam proses pendewasaan berdemokrasi saat ini, ditemukan bahwa publik masih mengalami penyimpangan persepsi tentang politik itu sendiri.
Dianggapnya, bahwa semua hal yang berkaitan dengan politik pastilah berbanding lurus dengan kekotoran yang menjijikkan. Sedangkan, di sisi lain, jika berbicara tentang kebijakan dan agenda kebangsaan, tentulah tak luput dari ranah politik.
Sebab tak satupun persoalan kebijakan yang dapat berjalan tanpa sentuhan politik. Dan, bila ditinjau secara lebih filosofis, ternyata tidak seorangpun terluput dari politik. Sebab politik merupakan fitrah ilahi yang tak terbantahkan.
Tak salah bila kita menganggap persepsi ini sebagai bentuk distrosi makna yang berbuah apatisme. Dan dalam apatisme tersebut, bermunculanlah beragam ‘agenda tersembunyi’ yang sesungguhnya teramat tidak menyehatkan iklim perpolitikan kita, khususnya di tingkat lokal.
Money politic misalnya, adalah salah satu bentuk penyimpangan yang sangat mudah untuk ditemukan jika takut disebut dinikmati. Mengapa? Sekali lagi, karena publik saat ini juga sedang gagap dan apatis menyikapi setiap persoalan politik. Inilah persoalan utama yang dihadapi partai politik bila tidak ingin disebut sebagai bagian dari bentuk kegagalan besar yang berkepanjangan.
Pada sisi lain, kepemimpinan yang kokoh pada dasarnya dapat ditilik pada sejauh mana Sang Kandidat memiliki tingkat legitimasi yang ‘tahan banting’. Dalam pandangan Max Weber (1968), legitimasi publik terhadap Seorang Kandidat setidaknya bersumber pada tiga hal:
Pertama, legitimasi rasional, yang meliputi track record, back ground, prestasi, reputasi dan semua kinerja positif yang selama ini telah terpatri di memori publik. Pada aspek ini, peluang incumbent untuk menang akan sangat mudah, asalkan mampu merakit jejak prestasinya di mata publik.
Dengan menggerakkan segenap potensi aparatusnya dalam satu periode, segera, tanpa tawar-menawar, incumbent mendapat tempat di hati publik. Untuk melacak respon pemilih terhadap legitimasi ini, bersumber dari dua arah yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat rasional.
Kedua, legitimasi kultural, meliputi aspek kharisma, nilai, simbol, traditional magyc, garis genetika dan aura kepemimpinan. Nilai kharismatik dan aura kepemimpinan seseorang akan berfungsi efektif ketika dikemas dalam kesan kesantunan, jiwa pemaaf, sekaligus nuansa kebersahajaan. Sebaliknya, seorang Kandidat yang gegabah menyandang predikat ini, akan terkesan ceroboh, bahkan tidak mustahil dapat menjadi bumerang bagi yang bersangkutan.
Pada sisi ini, tingkat pemilih tradisional-emosional relatif cukup tinggi. Namun yang mengkhawatirkan, ketika pemilih tersebut sulit untuk dikelola, serta tak sanggup menerima realitas atas dinamika yang terjadi di kancah politik.
Karena itu, di samping legitimasi cultural memudahkan kita untuk mendeteksi tingkat keterpilihan publik, sebaliknya juga kerap menjadi ‘racun’ yang sulit dilenyapkan seketika.
Untuk mengimbangi fenomena ini, nilai kharismatik tidak cukup. Dibutuhkan seorang aktor pelengkap yang memiliki etos kreasi yang memiliki wawasan kepemerintahan dan insting politik yang terukur dan terarah.
Selain karena dipandang mampu, juga karena dianggap layak mendongkrak dan ‘menghipnotis’ suara massa rasional, yang meliputi kalangan muda dan terpelajar.
Ketiga, legitimasi instrumental yang menyangkut aspek skill, jejak pendidikan, dan intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Jika pada pilihan pertama dan kedua di atas masih terasa sekat pertentangannya, maka opsi ketiga ini pada hakikatnya mengantar kita untuk tidak sekedar menjadi pemilih ada adanya.
Lebih dari itu, legitimasi instrumental mengajak kita membuka diri untuk mengakui eksistensi kemanusiaan setiap orang dan mengenalinya berdasarkan pada jejak keahlian dan kelihaian yang ditorehkannya. Pada sisi ini pula, kita akan menemukan pisau pembeda antara “yang bekerja” dan “yang berkarya”. Perbedaannya sulit diterawang, namun hasilnya terang benderang.
Di Indonesia, tarik-menarik kepentingan jelang pemilu tentu bukan hal yang tabu lagi. Pusaran setiap komunitas akan menjadi incaran yang unik untuk dipertontonkan. Akan tetapi, agaknya lebih awal harus diproklamirkan agar setiap pihak berkenan mengheningkan cipta, merenungi diri, meresapi masa lalu, menatap masa depan, dan membeningkan hati.
Ritual mengheningkan cipta menjadi penting, agar semua orang merasakan dan dapat menarik energi positif untuk menatap masa depan yang lebih baik. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Bersiaplah untuk menyimak satu demi satu tampilan para kontestan seraya mengukurnya dalam beberapa hal:
Pertama, Harga diri manusia hanya seharga dengan harga yang disematkan pada dirinya. Jika ia pahatkan dirinya pada lembaran-lembaran rupiah saja, maka punahlah harga dirinya sebagai manusia pencari kesempurnaan.
Jikapun masih ada pledoi yang dilontarkan dengan alasan kebutuhan perut, maka binatang-pun dapat berkata sama; mereka ramai-ramai berteriak hanya karena kebutuhan makan saja.
Kedua, demi pendewasaan berpolitik, seharusnya semua pihak siap untuk “membuka diri”, menerima hasil racikan orang lain, tanpa memandang “siapa” yang meraciknya. Pada saat yang sama, kita sesungguhnya sedang merangkak menuju fase politik yang mencerahkan dan menyadarkan.
Ketiga, pemilu sesungguhnya bukanlah arena “babat generasi”, bukan arena pertarungan tua-muda, bukan pula gelanggang kudeta kekuasaan. Kita tidak sedang bertahan pada serpihan-serpihan titik pecah, sebab yang terpenting adalah memungut keping-keping yang pecah untuk dipertautkan satu sama lain. Intinya, tua-muda jangan dipahami dalam bingkai binnerian, namun pahamilah sebagai mitra sejajar yang dapat saling melengkapi, bukan mencederai.
Keempat, komitmen bersama untuk mengedepankan visi dan misi setiap kandidat sangatlah mendesak. Di pentas adu visi ini, publik layak mengeliminasi, menyeleksi, bahkan mengaborsi setiap kandidat yang sekedar mementingkan nilai retorika yang memukau, meski konsep yang dipertaruhkan terlampau pincang.
Akhirnya, kita tak punya kesimpulan yang runtut, selain mendorong masing-masing pihak untuk turut menggiring isu politik ini pada garis yang selurus dengan nilai, norma dan kehormatan. Kesemuanya itu hanya akan mewujud, jika segenap pihak berkenan memancangkan diri dalam barisan orang-orang yang mengikrarkan jiwa raganya untuk merawat ruang politik menjadi kian kompetitif, bukan konfrotatif.[]
Penulis Ody Warga Cempedak Kecamatan Kuta Makmur
Dan dalam hitungan menit pula, siapapun dapat tergilas seketika. Demikanlah, arena politik makin menyadarkan kita akan hadirnya fenomena baru di mata publik, yang memantik benak setiap jiwa untuk memberikan makna yang seluas-luasnya.
Sekarang tarik-menarik kepentingan begitu kencang. Bahkan terkadang proses tarik-menarik itu harus dilakukan dalam dua agenda politik, dengan satu pusaran energi yang sama. Sedemikian terkurasnya energi tersebut, hingga kerap mengakibatkan jatuh-bangunnya setiap pihak yang menceburkan diri di dalamnya.
Di internal partai politik tidak kalah paniknya. Di saat partai ditagih agar menyajikan kader-kader terbaiknya untuk maju pada pemilukada, lebih dari separuhnya justru ‘gagap’ menjawab; ternyata tak ada kader tulen. Mengapa? Karena selama ini bangunan kampanye politik tidak dilangsungkan dalam bentang waktu yang tak terhingga.
Terdapat sebuah penyamaan makna antara kampanye politik dengan kampanye pemilu. Kedua pola kampanye ini disatu padukan hingga sebatas kesan adu kekuatan, arak-arakan, orasi, berdangdut ria, dan sebagainya. Demikian dikatakan Firmanzah dalam bukunya “Persaingan Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Politik.”
Padahal, lanjutnya, kampanye politik dan kampanye pemilu adalah dua hal yang terpisahkan disebabkan oleh skala orientasi yang berbeda. Jika kampanye pemilu yang dilakukan, maka target utamanya adalah Menang. Dan setelah lahir pemenang, terhentilah kampanye pemilu itu.
Lain halnya dengan kampanye politik. Pola ini sesungguhnya tidak mengenal waktu. Pesan yang disampaikan juga bukan sekedar ajakan maupun mobilisasi massa untuk Menang atau terpental dalam kekalahan. Kampanye politik sesungguhnya adalah sebuah praktik pencerahan dan penyadaran publik atas pentingnya pelibatan semua pihak terhadap isu-isu politik.
Di samping itu, juga dipaparkan urgensi positif dalam sebuah pilihan politik. Dalam proses pendewasaan berdemokrasi saat ini, ditemukan bahwa publik masih mengalami penyimpangan persepsi tentang politik itu sendiri.
Dianggapnya, bahwa semua hal yang berkaitan dengan politik pastilah berbanding lurus dengan kekotoran yang menjijikkan. Sedangkan, di sisi lain, jika berbicara tentang kebijakan dan agenda kebangsaan, tentulah tak luput dari ranah politik.
Sebab tak satupun persoalan kebijakan yang dapat berjalan tanpa sentuhan politik. Dan, bila ditinjau secara lebih filosofis, ternyata tidak seorangpun terluput dari politik. Sebab politik merupakan fitrah ilahi yang tak terbantahkan.
Tak salah bila kita menganggap persepsi ini sebagai bentuk distrosi makna yang berbuah apatisme. Dan dalam apatisme tersebut, bermunculanlah beragam ‘agenda tersembunyi’ yang sesungguhnya teramat tidak menyehatkan iklim perpolitikan kita, khususnya di tingkat lokal.
Money politic misalnya, adalah salah satu bentuk penyimpangan yang sangat mudah untuk ditemukan jika takut disebut dinikmati. Mengapa? Sekali lagi, karena publik saat ini juga sedang gagap dan apatis menyikapi setiap persoalan politik. Inilah persoalan utama yang dihadapi partai politik bila tidak ingin disebut sebagai bagian dari bentuk kegagalan besar yang berkepanjangan.
Pada sisi lain, kepemimpinan yang kokoh pada dasarnya dapat ditilik pada sejauh mana Sang Kandidat memiliki tingkat legitimasi yang ‘tahan banting’. Dalam pandangan Max Weber (1968), legitimasi publik terhadap Seorang Kandidat setidaknya bersumber pada tiga hal:
Pertama, legitimasi rasional, yang meliputi track record, back ground, prestasi, reputasi dan semua kinerja positif yang selama ini telah terpatri di memori publik. Pada aspek ini, peluang incumbent untuk menang akan sangat mudah, asalkan mampu merakit jejak prestasinya di mata publik.
Dengan menggerakkan segenap potensi aparatusnya dalam satu periode, segera, tanpa tawar-menawar, incumbent mendapat tempat di hati publik. Untuk melacak respon pemilih terhadap legitimasi ini, bersumber dari dua arah yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat rasional.
Kedua, legitimasi kultural, meliputi aspek kharisma, nilai, simbol, traditional magyc, garis genetika dan aura kepemimpinan. Nilai kharismatik dan aura kepemimpinan seseorang akan berfungsi efektif ketika dikemas dalam kesan kesantunan, jiwa pemaaf, sekaligus nuansa kebersahajaan. Sebaliknya, seorang Kandidat yang gegabah menyandang predikat ini, akan terkesan ceroboh, bahkan tidak mustahil dapat menjadi bumerang bagi yang bersangkutan.
Pada sisi ini, tingkat pemilih tradisional-emosional relatif cukup tinggi. Namun yang mengkhawatirkan, ketika pemilih tersebut sulit untuk dikelola, serta tak sanggup menerima realitas atas dinamika yang terjadi di kancah politik.
Karena itu, di samping legitimasi cultural memudahkan kita untuk mendeteksi tingkat keterpilihan publik, sebaliknya juga kerap menjadi ‘racun’ yang sulit dilenyapkan seketika.
Untuk mengimbangi fenomena ini, nilai kharismatik tidak cukup. Dibutuhkan seorang aktor pelengkap yang memiliki etos kreasi yang memiliki wawasan kepemerintahan dan insting politik yang terukur dan terarah.
Selain karena dipandang mampu, juga karena dianggap layak mendongkrak dan ‘menghipnotis’ suara massa rasional, yang meliputi kalangan muda dan terpelajar.
Ketiga, legitimasi instrumental yang menyangkut aspek skill, jejak pendidikan, dan intelegensia yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Jika pada pilihan pertama dan kedua di atas masih terasa sekat pertentangannya, maka opsi ketiga ini pada hakikatnya mengantar kita untuk tidak sekedar menjadi pemilih ada adanya.
Lebih dari itu, legitimasi instrumental mengajak kita membuka diri untuk mengakui eksistensi kemanusiaan setiap orang dan mengenalinya berdasarkan pada jejak keahlian dan kelihaian yang ditorehkannya. Pada sisi ini pula, kita akan menemukan pisau pembeda antara “yang bekerja” dan “yang berkarya”. Perbedaannya sulit diterawang, namun hasilnya terang benderang.
Di Indonesia, tarik-menarik kepentingan jelang pemilu tentu bukan hal yang tabu lagi. Pusaran setiap komunitas akan menjadi incaran yang unik untuk dipertontonkan. Akan tetapi, agaknya lebih awal harus diproklamirkan agar setiap pihak berkenan mengheningkan cipta, merenungi diri, meresapi masa lalu, menatap masa depan, dan membeningkan hati.
Ritual mengheningkan cipta menjadi penting, agar semua orang merasakan dan dapat menarik energi positif untuk menatap masa depan yang lebih baik. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Bersiaplah untuk menyimak satu demi satu tampilan para kontestan seraya mengukurnya dalam beberapa hal:
Pertama, Harga diri manusia hanya seharga dengan harga yang disematkan pada dirinya. Jika ia pahatkan dirinya pada lembaran-lembaran rupiah saja, maka punahlah harga dirinya sebagai manusia pencari kesempurnaan.
Jikapun masih ada pledoi yang dilontarkan dengan alasan kebutuhan perut, maka binatang-pun dapat berkata sama; mereka ramai-ramai berteriak hanya karena kebutuhan makan saja.
Kedua, demi pendewasaan berpolitik, seharusnya semua pihak siap untuk “membuka diri”, menerima hasil racikan orang lain, tanpa memandang “siapa” yang meraciknya. Pada saat yang sama, kita sesungguhnya sedang merangkak menuju fase politik yang mencerahkan dan menyadarkan.
Ketiga, pemilu sesungguhnya bukanlah arena “babat generasi”, bukan arena pertarungan tua-muda, bukan pula gelanggang kudeta kekuasaan. Kita tidak sedang bertahan pada serpihan-serpihan titik pecah, sebab yang terpenting adalah memungut keping-keping yang pecah untuk dipertautkan satu sama lain. Intinya, tua-muda jangan dipahami dalam bingkai binnerian, namun pahamilah sebagai mitra sejajar yang dapat saling melengkapi, bukan mencederai.
Keempat, komitmen bersama untuk mengedepankan visi dan misi setiap kandidat sangatlah mendesak. Di pentas adu visi ini, publik layak mengeliminasi, menyeleksi, bahkan mengaborsi setiap kandidat yang sekedar mementingkan nilai retorika yang memukau, meski konsep yang dipertaruhkan terlampau pincang.
Akhirnya, kita tak punya kesimpulan yang runtut, selain mendorong masing-masing pihak untuk turut menggiring isu politik ini pada garis yang selurus dengan nilai, norma dan kehormatan. Kesemuanya itu hanya akan mewujud, jika segenap pihak berkenan memancangkan diri dalam barisan orang-orang yang mengikrarkan jiwa raganya untuk merawat ruang politik menjadi kian kompetitif, bukan konfrotatif.[]
Penulis Ody Warga Cempedak Kecamatan Kuta Makmur
Posting Komentar