Headlines News :
Home » , » Imparsial: Papua Daerah Perang, Pemerintah Harus Dialog

Imparsial: Papua Daerah Perang, Pemerintah Harus Dialog

Written By Raja Pasee on Kamis, 27 Juni 2013 | 01.06

Jayapura | acehtraffic.com -- Penghadangan dan penembakan terhadap Personil TNI yang menewaskan 2 orang, mendapat perhatian dari Imparsial. LSM Pemerhati HAM itu memandang Papua masih daerah konflik. 

“Imparsial menyesalkan terjadinya penembakan yang mengakibatkan meninggalnya Danpos Ilu Letda Inf. Wayan & seorang warga sipil. Kasus penembakan ini menambah panjang catatan kekerasan yg terjadi di Papua dan menunjukkan bahwa Papua masih menjadi daerah konflik,”ujar  Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya Rabu 26 Juni 2013. 

Untuk itu, Imparsial mendesak pihak berwenang yakni Kepolisian bisa segera menangkap pelaku, agar ada kepastian hukum. “Imparsial mendesak aparat kepolisian segera bisa menangkap para pelakunya. Imparsial juga berharap Polda Papua bisa paparkan pada masyarakat, sampai di mana pengusutan terhadap kekerasan beberapa waktu lalu di Puncak Jaya,”pintanya.


Guna mengakhiri segala bentuk kekerasan di Papua, Imparsial juga meminta pemerintah menyiapkan dialog dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. “Untuk mengakhiri kekerasan di Papua, sudah saatnya Pemerintah memulai persiapan melakukan dialog dengan kelompok yang dianggap berseberangan dengan Pemerintah,”terangnya.  
Imparsial berharap pemerintah tidak takut atau alergi dengan dialog. “Imparsial berharap Pemerintah tidak phobia terhadap dialog, karena denga dialog damai, justru akan menghasilkan rasa saling percaya dan mampu mengurai masalah. 

Dengan peristiwa ini, jangan dijadikan alasan untuk terus mengirim pasukan ke Papua. “Imparsial juga berharap Pemerintah tidak menggunakan kasus-kasus kekerasan ini sebagai justifikasi untk mendeploy pasukan ke Papua”imbuhnya. 

Pemerintah juga jangan selalu berpikiran masalah papua hanya sekedar masalah kesejahteraan, tapi juga masalah lain yang harus dituntaskan seperti pelanggaran HAM. 

“Sudah saatnya Pemerintah mempertimbangkan bahwa masalah di Papua bukan sekedar kesejahteraan, sehingga solusinya tidak cukup dengan gelontoran dana Otsus atau pendekatan Otsus Plus,”ucapnya. | AT | I | BP |
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Acehtraffic Template | Baharsj
Copyright © 2013. Aceh Zone - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Baharsj
Proudly powered by Blogger