Jakarta | acehtraffic.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menuntut Pertamina memasang sistem teknologi informasi POS atau point of sales di 5 ribu SPBU. "Tahun depan, kami menuntut harus jalan, kalau tidak penyalahgunaan BBM bersubsidi terus berjalan," kata Direktur BPH Migas Djoko Siswanto kepada Tempo, Sabtu, 1 Desember 2012.
Pertamina sudah memasang sistem POS di 112 SPBU Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, Pertamina akan memasang sistem tersebut di sekitar 5.000 SPBU.
Djoko memahami Pertamina butuh waktu dan uang untuk merealisasikan rencana tersebut. Tapi, menurut Djoko, Pertamina punya waktu mempersiapkan sepanjang setahun. "Setahun waktu yang cukup, seharusnya secara bertahap (dipasang)," katanya.
Menurut Djoko, dana senilai Rp 800 miliar untuk sistem POS di 5.000 SPBU tak sebanding jika dibandingkan nilai uang yang harus ditombok Pertamina lantaran maraknya penyelewengan BBM bersubsidi. "Pasang IT, daripada nombok Rp 6 triliun," kata dia.
Djoko menjelaskan, sepanjang Januari-Oktober 2012, BPH Migas telah menangkap pelaku atas 551 kegiatan penyelewengan BBM bersubidi. Jika sistem POS tak juga diterapkan secara nasional, penyelewengan akan terus terjadi dan ujung-ujungnya kuota BBM akan terus menggelembung.
Sesuai peraturan, kata Djoko, Pemerintah hanya membayar subsidi BBM sesuai data di SPBU. "Hiswana Migas, Pertamina, jual di SPBU, selisih kami ganti tapi tunjukkan, saya jual ke mobil berpelat ini sebanyak ini," ucapnya.
Aturan ini menggantikan sistem sebelumnya dimana Pemerintah masih harus membayar sesuai data keluar dari depot ke SPBU, padahal tak semua BBM yang didistribusikan dari depot disalurkan ke SPBU. "Sebagian besar penyalahgunaan. Tidak semua dari depot ke masyarakat," ujarnya.
Namun, tanpa kesiapan teknologi informasi, kata Djoko, peraturan baru tak akan bisa berjalan. Selama itu, Pemerintah harus tetap membayar untuk mencegah pasokan BBM ke masyarakat berhenti.| AT | M | Tempo |
Pertamina sudah memasang sistem POS di 112 SPBU Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan, Pertamina akan memasang sistem tersebut di sekitar 5.000 SPBU.
Djoko memahami Pertamina butuh waktu dan uang untuk merealisasikan rencana tersebut. Tapi, menurut Djoko, Pertamina punya waktu mempersiapkan sepanjang setahun. "Setahun waktu yang cukup, seharusnya secara bertahap (dipasang)," katanya.
Menurut Djoko, dana senilai Rp 800 miliar untuk sistem POS di 5.000 SPBU tak sebanding jika dibandingkan nilai uang yang harus ditombok Pertamina lantaran maraknya penyelewengan BBM bersubsidi. "Pasang IT, daripada nombok Rp 6 triliun," kata dia.
Djoko menjelaskan, sepanjang Januari-Oktober 2012, BPH Migas telah menangkap pelaku atas 551 kegiatan penyelewengan BBM bersubidi. Jika sistem POS tak juga diterapkan secara nasional, penyelewengan akan terus terjadi dan ujung-ujungnya kuota BBM akan terus menggelembung.
Sesuai peraturan, kata Djoko, Pemerintah hanya membayar subsidi BBM sesuai data di SPBU. "Hiswana Migas, Pertamina, jual di SPBU, selisih kami ganti tapi tunjukkan, saya jual ke mobil berpelat ini sebanyak ini," ucapnya.
Aturan ini menggantikan sistem sebelumnya dimana Pemerintah masih harus membayar sesuai data keluar dari depot ke SPBU, padahal tak semua BBM yang didistribusikan dari depot disalurkan ke SPBU. "Sebagian besar penyalahgunaan. Tidak semua dari depot ke masyarakat," ujarnya.
Namun, tanpa kesiapan teknologi informasi, kata Djoko, peraturan baru tak akan bisa berjalan. Selama itu, Pemerintah harus tetap membayar untuk mencegah pasokan BBM ke masyarakat berhenti.| AT | M | Tempo |
Posting Komentar