Biaya Akta Kelahiran Gratis, Banda Aceh Raih Penghargaan

Banda Aceh | acehtraffic.com- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP &PA) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas penerbitan peraturan daerah (PERDA) terkait pemberian akta kelahiran gratis atau tanpa biaya. Kamis 25 Juli 2013

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumela kepada Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, Selasa 23 Juli 2013  di Gedung Smesco, Jalan Gatont Subroto Kavling 94, Jakarta Selatan.

Wakil Walikota Banda Aceh, ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan penghargaan ini diberikan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena Pemerintah Kota Banda Aceh dianggap telah berhasil menerbitkan peraturan daerah (Qanun) terkait pemberian akta kelahiran gratis atau bebas biaya dan juga telah berhasil melaksanakan program-program inovatif dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran.

“Hal lain yang dinilai termasuk indikator pemenuhan hak-hak anak, yaitu mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis, mendapatkan tempat atau taman bermain, hak tumbuh dan berkembang dan hak partisipatif” jelas Illiza.

Illiza juga mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada masyarakat kota yang selama ini telah bekerjasama dan mendukung penuh kebijakan terkait pemberian akta kelahiran gratis bagi anak di bawah usia satu tahun.

“Sejatinya penghargaan ini adalah milik masyarakat kota Banda Aceh, dimana dengan kerjasama dan kesadaran yang tinggi dari mereka kita berhasil meraih penghargaan ini. Dan masyarakat kota saat ini benar-benar telah memahami akta kelahiran adalah hak setiap anak” ujar Illiza.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pembuatan akta kelahiran gratis atau bebas biaya dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini tertuang dalam Qanun nomor 2 Tahun 2007.

Setiap masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran bagi anaknya yang masih di bawah usia satu tahun, Pemko Banda Aceh melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggratiskan seluruh biaya pengurusan akta kelahiran.

Selain Kota Banda Aceh, penghargaan ini juga diberikan kepada 33 Kabupten/Kota lain di Indonesia, diantaranya, Kabupaten Wajo (Sulsel), Kabupaten Luwu Timur (Sulsel), Kabupaten Tebing Tinggi (Sumut), Mojokerto (Jawa Timur). 

Hanya saja, untuk Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang meraih penghargaan ini. | AT | RD | MK|

HUT Ke 2, Nasdem Berencana Buka Puasa Bersama Masyarakat Kota

Banda Aceh | acehtraffic.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Banda Aceh akan merayakan ulang tahun pada Jum'at 26 Juli 2013, nanti. Perayaan itu digelar dalam bentuk syukuran sekaligus buka puasa bersama dengan sejumlah komunitas masyarakat kota di Restauran Regina Hotel Banda Aceh. 

Ketua Panitia Pelaksana HUT Partai NasDem Ke 2, Achmad Jauhari mengatakan, acara buka puasa bersama itu akan dihadiri oleh ratusan anak yatim, kaum dhuafa, abang becak, jurnalis, akademisi, komisioner KIP Kota Banda Aceh, Timses Pilkada 2012, Caleg DPRK Banda Aceh dari Partai NasDem, pengurus DPW, DPD, DPC dan pengurus sayap Garda Pemuda NasDem, Garda Wanita (Garnita) Malahayati dan Liga Mahasiswa NasDem.

"Selain acara buka puasa bersama, peringatan dua tahun Partai NasDem kali ini juga akan dilaksanakan kegiatan membagi ratusan paket Takjil Kanji Rumbi untuk warga kota berikut kegiatan NasDem Sahur On The Road, yaitu membagikan menu makan sahur gratis kepada 200-an pedagang pasar dan kaum dhuafa di dalam kota Banda Aceh pada hari yang sama (Kamis 25 Juli 2013)", ujar Ketua Panitia HUT NasDem di Banda Aceh, Rabu, 23 juli 2013.

Ditambahkan Achmad Jauhari, sebagai parpol baru yang masih memiliki lembaran putih dan menjadi harapan baru bagi masyarakat kota, di hari jadi ke 2 tahun ini Partai NasDem semakin optimis bakal menjadi pemenang Pemilu 2014 di kota Banda Aceh dengan menempatkan sebagian besar para caleg potensialnya di DPRK Banda Aceh untuk menjadi 'pelayan sejati' warga kota menuju restorasi Banda Aceh baru.

"Salah satu kunci pemenang Pemilu 2014 di Kota Banda Aceh adalah keberhasilan para caleg dan kader-kader Partai NasDem dalam menyakinkan undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihannya. Berdasar pemetaan yang kami lakukan dalam 1 tahun terakhir, dari total warga kota yang memiliki hak pilih, sedikitnya ada 53 persennya merupakan undecided voters itu yang mulai yakin bahwa NasDem bisa dipercaya", Katanya. | AT | YD | RI |

Jelang Lebaran 1434 Hijriah, BI Siapkan 30 M Uang Receh

Banda Aceh | acehtraffic.com - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, antrean warga untuk menukar uang receh di Bank Indonesia mulai terjadi. Saban hari, nilai transaksi penukaran uang di Bank Indonesia Perwakilan Banda Aceh berkisar antara Rp1,5 milyar hingga Rp2 milyar.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Zulfan Nukman, menyebutkan, pihaknya telah mempersiapkan uang pecahan mulai Rp1.000 hingga Rp20.000 ribu. “Untuk lebaran tahun ini total (uang receh) Rp30 milyar yang kita sediakan untuk masyarakat,” kata Zulfan Nukman saat ditemui wartawan di kantornya, Senin, 22 Juli 2013.

Sejak dibuka penukaran uang pada awal Ramadan 1434 H, Bank Indonesia Perwakilan Banda Aceh telah melakukan transaksi penukaran uang hingga Rp15 milyar. Uang pecahan kecil yang diminati adalah Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000.

Pantauan acehkita.com di kantor BI yang berada di Jalan Cut Meutia itu, saban hari terdapat 120 hingga 180 warga yang mengantre untuk menukarkan uang keperluan lebaran.

Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang untuk masyarakat saban hari kerja. “Biasanya hari Jumat tidak kita buka. Namun, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat menjelang lebaran ini, kita buka Jumat,” ujar Zulfan.

Layanan penukaran uang tersebut akan dibuka hingga Jumat, 2 Agustus nanti, sebelum libur panjang lebaran.

Selain di Bank Indonesia, masyarakat yang ingin menukarkan uang bisa menghubungi bank-bank umum lainnya, semisal BNI, BRI, Bank Mandiri. | AT | I | Acehkita.com |

Kondisi Pasar Dianggap Membaik, BI Aceh Apresiasi TPID Banda Aceh

Banda Aceh | acehtraffic.com – Setelah Rabu, 3 Juli 20113 minggu lalu BI Perwakilan Aceh memberikan satu unit mobil Toyota pikc up bekas untuk pengangkut sampah, kali ini mereka kembali menyerahkan bantuan berupa kenderaan operasional untuk Pemerintah Kota Banda Aceh. Jum’at, 19 Juli 2013. 

Kendaraan tersebut berupa 2 Unit Sepeda Motor untuk kenderaan operasional pada kegiatan yang berbeda ini diserahkan langsung Kepala BI Perwakilan Aceh Ir Zulfan Nukman kepada Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE. Di halaman Gedung A Balaikota Banda Aceh. Kamis, 18 Juli, kemarin.

"Sepeda motor ini kita berikan atas apresiasi kita terhadap TPID dari unsur PNS Kota Banda Aceh yang telah bekerja maksimal selama ini memantau di lapangan" Jelas Zulfan.

Menurut Zulfan, membaiknya situasi pasar Kota Banda Aceh merupakan hasil kerjasama berbagai pihak seperti Pemerintah, konsumen dan pedagang. "Termasuk Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) juga punya kontribusi, jadi kita ingin memberikan apresiasi dengan menyerahkan sepmor ini untuk di manfaatkan dalam memantau di lapangan" ungkap Zulfan.

Sementara itu, Pemko Banda Aceh Illiza berterimakasih kepada jajaran BI yang telah memberikan bantuan sepmor. Sepmor ini akan sangat bermanfaat untuk tim TPID saat memantau di lapangan. "Semoga dengan adanya bantuan ini, akan memberikan semangat ganda bagi tim di lapangan dan semakin memerikan kontribusi bagi penekanan angka infalasi di Kota Banda Aceh" Kata Illiza.

Selain menyerahkan 2 Unit Sepmor, BI juga memberikan 2 Unit penyejuk udara Air (AC) yang juga diterima langsung Wakil Walikota. Pada acara itu turut hadir Asisten I Drs Tarmizi Yahya MM, Asisiten II Drs Ramli Rasyid M Si, Kadisperidagkop Sofyanuddin, serta beberapa pejabat lain dari BI. | AT | YD | MK |

Illiza Sweeping Bahan Pengawet Jajanan Buka Puasa

Banda Aceh | acehtraffic.com-Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE,  bersama dengan Kepala Balai Besar POM Banda Aceh Dra Samsyuliani, Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh dr Media Yulizar, para staf Balai POM dan sejumlah Kepala SKPD jajaran Pemko melakukan razia terhadap sejumlah penjual penganan berbuka puasa di sejumlah lokasi di Banda Aceh.Kamis 18 Juli 2013

 
Ketika dimintai keterangannya, Illiza mengatakan razia ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan penganan-penganan yang dijual pedagang tersebut bebas dari formalin, borax dan rhadomin serta zat-zat berbahaya lainnya, sehingga aman dikomsumsi oleh konsumen yang mayoritas sedang menjalani ibadah puasa.

Pantauan di lapangan, dari sembilan sample yang diambil dari pedagang yang berjualan diruas Jalan Tgk Dipulo, kampung Baro, tidak satupun ditemukan zat-zat berbahaya seperti formalin, borax maupun radhomin.

"Ini membuktikan para pedagang kita semakin memiliki kesadaran dalam berjualan yang mengutamakan kesehatan para konsumen. Alhamdulillah rezeki yang mereka dapatkan akan berkah" ujar Illliza puas.
Meskipun sebagian besar yang dicek aman, Illiza juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam memilih penganan berbuka, karena penganan yang mengandung pengawet sangat berbahaya dikonsumsi, apalagi di bulan puasa.

"Perhatikan dengan baik, contoh paling mudah adalah, kalu makanan tidak dihinggapi nyamuk bearti sudah di awetkan, masyarakat harus lebih pinter dalam memilih" himbau Illiza.

Sedangkan kepada pedagang yang kedapatan mencampuri bahan pengawet dan zat berbahaya lainnya, Illiza mengatakan akan memberikan sanksi dan pembinaan sehingga tidak lagi menjual makanan yang bisa merusak tubuh.

Sementara itu, Samsyuliani juga mengaku puas denga hasil razia tahun ini. Menurutnya, penganan berbuka tahun ini jauh lebih baik dan terbebas dari zat-zat terlarang.

"Dari sample-sample yang kita periksa, belum ditemukan adanya zat seperti borax, formalin maupun radhomin dalam makanan yang dijual pedagang" ungkap Kepala Balai POM Banda Aceh ini.

"Menyediakan makanan berbuka merupakan ibadah, namun tolong jangan dinodai amal ibadah tersebut dengan godaan meraih keuntungan yang lebih besar. Kalapun harus menggunankan pengawet, gunakanlah bahan pengawet yang aman seperti benzoat, propionate dan nitrit," pintanya. | AT | RD| MK|

KIP Aceh: Caleg Belum Bisa Kampanye

Banda Aceh | acehtraffic.com - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menegaskan para calon legislatif belum bisa berkampanye dalam bentuk apapun.

"Calon legislatif belum diperbolehkan berkampanye. Yang sudah boleh hanyalah partai politik," tegas Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi di Banda Aceh, Kamis. 18 Juli 2013. 

Kampanye yang dimaksud, kata dia, segala bentuk alat peraga yang menyebutkan nama calon beserta nomor urutnya. Termasuk gambar mengajak orang mencontreng atau mencoblos caleg yang bersangkutan.

Ridwan Hadi mengatakan, Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu legislatif menyebutkan kampanye baru bisa dilakukan tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

"Para calon ini belum bisa dikatakan sebagai peserta pemilu. Mereka masih daftar calon sementara. Artinya, kampanye baru bisa dilakukan tiga hari setelah calon ditetapkan dalam daftar calon tetap atau DPT," kata Ridwan Hadi.

Sedangkan partai politik, kata dia, sudah diperbolehkan berkampanye karena sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum atau Pemilu 2014. Namun, kampanye dalam bentuk rapat umum dan media massa belum bisa dilakukan.

Kampanye rapat umum terbuka dan di media massa ini nanti akan dijadwalkan tersendiri. Biasanya dijadwalkan dalam masa kampanye hingga masa tenang," ungkap dia.

Menyangkut banyak calon legislatif berkampanye lewat spanduk, Ridwan Hadi menegaskan hal itu bukan ranah KIP Aceh. Pelanggaran kampanye tersebut merupakan wewenang lembaga pengawas pemilu.

"Itu bukan kewenangan kami. Namun, kami akan mengoordinasikannya dengan lembaga pengawas pemilu jika ada spanduk-spanduk kampanye calon yang diduga melanggar ketentuan," kata Ridwan Hadi. | AT | I | Antaraaceh.com | Foto: Atjehpost.com |

Pasar Atjeh Diresmikan Menteri Perdagangan

Banda Aceh | acehtraffic.com- Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merampungkan pembangunan Pasar Atjeh tahap ke II. Pasar dengan konsep modern dan tetap mempertahankan nuansa tradisional ini akan di resmikan oleh Menteri Perdagangan RI, Bapak Gita Wirjawan pada hari ini Selasa, 16 Juli 2013.

Pasar Atjeh ini, lokasinya terletak pada pusat kota dan berdampingan dengan Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh dan salahsatu masjid termegah di Asia Tenggara.

Pasar Atjeh memiliki peran strategis dalam pembangunan Aceh. Sebagai pasar tertua di Aceh, pasar ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi Aceh. Pasar Atjeh ini menjadi simbol perekonomian Aceh yang saat itu menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama Eropa, Turki dan Cina.

Di saat Belanda masuk ke Aceh, pasar ini juga memiliki peran penting dalam perdagangan, karena pasar ini, saat itu, tidak hanya menjadi symbol perdagangan, namun juga symbol politik Aceh di masa Kerajaan Aceh Darussalam.

Sebelum musibah tsunami, siapapun yang datang ke Banda Aceh merasa belum lengkap mengunjungi ibukota Provinsi Aceh ini sebelum mengunjungi dan berbelanja di Pasar Atjeh, karena sebagai pasar tradisional, Pasar Atjeh menjual semua kebutuhan masyarakat, mulai daun pisang, sirih, sampai dengan emas dan perak, semacam one stop service.

Musibah Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami pada 26 Desember 2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh, termasuk pasar kebanggaan masyarakat Aceh ini. Pemerintah bersama warga dan partisipasi lembaga donor berhasil memulihkan kembali kota ini, bahkan secara fisik kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya.  

Berbagai langkah telah ditempuh untuk kembali menggairahkan perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh. Kotanya sudah ditata dengan baik, infrastrukturnya sudah dan akan terus disempurnakan, renovasi pasar, perbaikan jalan, jembatan, drainase, terminal, pelabuhan, taman, tempat-tempat rekreasi, air minum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kehidupan keagamaan, peranan masyarakat, peranan perempuan, pembinaan anak-anak, remaja dan pemuda, peranan tokoh dan para Ulama, kenyamanan lingkungan, taman-taman pelepas lelah atau tempat-tempat mencari inspirasi, ide atau tempat menampilkan ekspresi atau bakat sudah dan akan terus disediakan secukupnya sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Pasar Atjeh Tahap II dengan luas 36.000 M2 ini menghabiskan dana sebesar Rp 116,2 M yang bersumber dari APBN, yakni melalui Kementerian Perdagangan sebesar 71,9 Milyar, Pinjaman dari World Bank sebesar 42 Milyar dan dari APBK Banda Aceh sebesar 2,3 Milyar yang digunakan untuk Perencanaan dan Pengawasan.

Layaknya pasar modern, fasilitas berjualan di Pasar AtjehTahap II ini juga dibangun dengan konsep masa kini. Selain menyediakan ratusankios di setiap lantainya, Pasar ini juga menyediakan los sayur dan buah di lantai dasar sebanyak 106 unit, yang semuanya sudah penuh dan akan diisi segera oleh pedagang.

Tidak hanya kios dagangan, kompleks Pasar Atjeh ini juga akan dilengkapi dengan super market, pusat jajanan, pusat permainan anak, mushalla, dan ruang pertemuan. Dengan fasilitas yang telah lebih mapan ini, pedagang Pasar Atjeh diminta untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam penertibandan pengelolaan pasar.

Ada 2 hal yang menarik dari Pembangunan Pasar Atjeh ini, Yang pertama adalah bangunan pasar ini bukan di atas tanah kosong milik Pemerintah Kota Banda Aceh secara penuh, akan tetapi di atas tanah milik masyarakat, pribadi, keluarga, tanah waqaf dan sebahagian milik Pemerintah Kota dengan sistem konsolidasi lahan.

Sedangkan yang kedua, Pemko telah mengesahkan pengelolaan pasar ini dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). | AT | RD| RI|

City Gowes Club Ikut Kurangi Beban Korban Gempa Gayo

Aceh Tengah | acehtraffic.com- Musibah gempa bumi berkekuatan 6,2 Skala Richter yang mengguncang wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada pada Selasa 2 Juli 2013 lalu mengundang perhatian dan keprihatinan semua pihak. Tak terkecuali Komunitas Sepeda City Gowes Club (CGC) Banda Aceh.

Komunitas yang mayoritas anggotanya adalah PNS jajaran Pemko Banda Aceh dan sering melakukan aksi-aksi sosial inipun tak tinggal diam untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada korban gempa yang merenggut 35 nyawa dan 6 lainnya belum ditemukan sampai sekarang.

Memboyong sebagian besar anggotanya, CGC, Sabtu 14 Juli 2013 menyerahkan bantuan langsung ke korban gempa dataran Gayo. Mengumpulkan sumbangan dari para anggotanya, komunitas ini menyerahkan bantuan dalam bentuk barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, minyak goreng, ikan kaleng, susu bayi, minyak angin, susu cair, pembalut wanita, pampers hingga tenda keluarga. Bantuan ini disalurkan langsung ke lokasi pengungsian di Gampong (Desa) Pantan dan Lukop Sabung Timur Kecamatan Kute Pahang, Aceh Tengah.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum CGC Drs Reza Fahlevi M Si dan Wakil Ketua Umum Rosdi ST kepada korban di lokasi pengungsian dua Desa tersebut .

Seusai menyerahkan bantuan, Reza Fahlevi kepada media ini mengatakan, sebagai komunitas sepeda yang sudah sering melakukan tour ke Aceh tengah juga turut merasakan duka yang sama sebagaimana yang dirasakan para korban gempa di dataran Gayo tersebut.

Makanya, lanjut Reza, ketika mendengar musibah menimpa saudara-saudara di Aceh tengah dan Bener Meriah, pihaknya langsung berinisiatif untuk berbuat sesuatu demi membantu meringankan beban para korban.

"Walaupun bantuannya tidak seberapa, tapi inilah yang mampu kita lakukan demi meringankan beban saudara-saudara kita" ujar Reza.

Kepada para pengungsi, Reza Falevi yang juga Kadisbupar Kota Banda Aceh ini meminta mereka untuk  bersabar dan dapat mengambil hikmah cobaan tersebut sebagai momentum menyatukan langkah dalam kebersamaan.
"Ujian ini memang berat, namun akan terasa ringan ketika kita memahami setiap cobaan yang diberikan oleh Allah SWT ada hikmahnya," ujar Reza.

Pantauan di lapangan,  beberapa anggota CGC,  Hendriansyah (Garenk), Riza Iskandar, Dedi Rezika dan Nasir Rusli sempat meneteskan air mata saat penyerahan bantuan berlangsung.

"Duka kalian merupakan duka kami juga, ketika tsunami melanda Banda Aceh saudara-saudara juga melakukan hal yang sama. Hari ini kita bersatu sebagai sesama saudara yang senasib sepenanggungan. Bersabarlah saudaraku, Allah tidak akan pernah memberikan ujian diluar batas kemampuan kita" ujar Garenk dengan linangan air mata.

Setelah menyerahkan bantuan, CGC bergabung dengan rombongan Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE yang juga datang menyerahkan bantuan dari Pemko Banda Aceh kepada korban gempa dataran tinggi Gayo.| AT | RD| MK|

Di Mesjid Agung Al-Makmur Pemko Banda Aceh Awali Safari Ramadhan

Banda Aceh | acehtraffic.com – Setelah beberapa hari berjalannya bulan Ramadhan,  Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE memimpin tim Safari Ramadhan Pemko Banda Aceh. Senin, 15 Juli 2013.

Serangkaian kegiatan Safari Ramadhan tersebut, tahun ini dilakukan di Mesjid Agung Al-Makmur Lampriet. Terlihat juga, Sekdakota Drs T Saifuddin TA M.Si, Kadis Syariat Islam Mairul Hazami SE dan sejumlah Kepala SKPD serta Muspida plus Kota Banda Aceh ikut dalam rombongan saat melakukan shalat tarawih bersama warga Lampriet, Kecamatan Kuta Alam.

Dalam tim ini juga melibatkan Ustad Masrul Aidi sebagai penceramah sebelum dilakukannya  shalat tarawih berjamaah.

Sementara itu, Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan. Kegiatan Safari Ramadhan ini, merupakan agenda tahunan Pemko Banda Aceh, guna menyemarakkan bulan suci Ramadhan bersama seluruh masyarakat.

“Kita akan mengunjungi 10 Mesjid di 9 Kecamatan di wilayah kota Banda Aceh,”ujar Hj Illiza Sa'aduddin Djamal.

Selain itu, Wakil Walikota Banda Aceh juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 15.000.000 kepada pengurus Mesjid Agung Al-Makmur. Illiza berharap uang ini dapat memperlancar kelangsungan pembangunan dan kegiatan keagamaan di mesjid tersebut.   

“Kita juga akan menyerahkan bantuan yang serupa, ke setiap Mesjid yang disinggahi,” tutur Hj Illiza Sa'aduddin Djamal.| AT | M | RK |

Panik, BPBA Usul Rp 64,9 M Untuk Penanggulangan Gempa Gayo

Banda Aceh | acehtraffic.com - Dinas Cipta Karya Aceh akan memfasilitasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi ribuan pengungsi korban gempa di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang rumahnya hancur dan tak lagi layak dihuni akibat bencana tersebut. Kamis, 11 Juli 2013.

“Akan dibangun 84 unit huntara bersama dapur dan MCK di tempat- tempat pengungsian dalam wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kita telah sediakan anggaran Rp 21 miliar,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, Ir Hasanuddin.

Untuk mempercepat pembangunan 84 huntara itu, katanya, Dinas Cipta Karya Aceh akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Pihaknya memilih kerja sama dengan TNI/Polri, karena didasari pertimbangan bahwa masa waktu tanggap darurat tinggal seminggu lagi.

Gubernur Aceh menetapkan masa tanggap darurat (panik) bencana gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam SK-nya Nomor 360/571/2013, mulai 3-16 Juli 2013. Terhitung kemarin, tanggal 9 Juli, berarti masa tanggap daruratnya tinggal tujuh hari lagi. 

“Seandainya TNI dan Polri menyatakan tak sanggup mengerjakannya dalam masa seminggu, maka masa tanggap daruratnya perlu ditambah. Ini akan kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Penambahan masa tanggap darurat itu kewenangan gubernur,” ujar Hasanuddin.

Sebagai langkah awal, Hasanuddin akan bertemu Kapolda dan Pangdam Iskandar Muda untuk membicarakan perihal kerja sama yang akan dilakukan. Kalau kedua lembaga tersebut telah menyatakan setuju, barulah dilakukan penandatangan kerja sama.

Lalu, kenapa pembangunan huntara ini tidak diberikan kepada kontraktor? “Kalau diberikan kepada kontraktor, masa kerjanya jadi panjang, sementara para pengungsi kini sudah sangat membutuhkan tempat tinggal sementara,” ujarnya.

Tapi, menurut Hasanuddin, untuk suplai bahan bangunan yang diperlukan membangun huntara, misalnya seng, kayu, papan, tripleks, paku, dan lainnya, para pengusaha bisa mengajukan pengadaannya kepada pihak TNI dan Polri yang dipercaya mengerjakan huntara itu.

Model huntara yang akan dibangun, kata Kabid Program Dinas Cipta Karya Aceh, Ir Khalidin, sama seperti huntara yang dibangun pada masa tanggap darurat akibat tsunami 26 Desember 2004.

Pada masa tanggap darurat ini, kata Hasanuddin, pihaknya juga telah memprogramkan perbaikan sistem pengelolaan air bersih/minum (SPAM) yang ada di dua kabupaten tersebut, terutama untuk warga di tempat pengungsian. Ini sangat penting, untuk memberikan jaminan air kepada para pengungsi dalam memenuhi kebutuhan rutinnya, yaitu untuk air minum, mencuci, berbilas, mandi, dan lainnya. Selajutnya akan dibangun tangki air kapasitas 3.000 liter di lokasi pengungsian.

Kadis Keuangan Aceh, Azhari Hasan mengatakan, untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan masa tanggap darurat itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah mengajukan usul anggaran Rp 64,9 miliar.

Anggaran sebanyak itu akan dialokasikan untuk lima dinas dan satu badan. Yaitu, Dinas Cipta Karya Rp 25 miliar, Dinas Pendidikan Rp 13 miliar, Dinas Sosial Rp 20 miliar, Dinas Kesehatan Rp 1,8 miliar, dan untuk BPBA selaku koordinator pelaksanaan program dan kegiatan tanggap darurat dialokasikan anggaran Rp 1,7 miliar.

Hingga Selasa sore, ungkap Azhari, belum ada pengajuan usulan pencairan dana tanggap darurat gempa Aceh Tengah dan Bener Meriah itu. Sedangkan sumber dananya akan diambil dari pos dana tak terduga yang telah dialokasikan dalam APBA 2013.

Juga pada bulan puasa ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, akan membangun 350 unit sekolah sementara dari jenjang SD hingga SMA untuk mengatasi ruang sekolah di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang rubuh atau rusak akibat gempa berkekuatan 6,2 SR, Selasa 2 Juli 2013, lalu.

“Untuk membangun sekolah sementara di dua kabupaten tersebut, Disdik telah mengusulkan anggaran Rp 13 miliar,” ujar Kadisdik Aceh, Drs Anas M Adam, Selasa 9 Juli 2013.

Berdasarkan data yang diperoleh Disdik Aceh dari Disdik Aceh Tengah dan Baner Meriah, jumlah gedung sekolah yang rusak, mulai dari SD, SMP, hingga SMA lebih dari 375 unit. Dari jumlah itu, ada sekitar 350 unit tak bisa lagi digunakan, karena konstruksi bangunannya rusak berat. Sangat riskan jika digunakan dalam kondisi seperti itu.

“Sebelum ada ruang kelas baru yang permamen, kita harus bangun ruang kelas belajar sementara berdinding tripleks, beratap seng, dan lantainya semen,” kata Anas.

Tujuannya, ujar Anas melanjutkan, agar setelah libur Lebaran Idul Fitri nanti pada 15 Juli, proses belajar-mengajar tahun ajaran 2013/2014, sudah bisa dilanjutkan di daerah bekas gempa. 

Selain itu, jika digunakan tenda untuk belajar, banyak rintangannya. Pada waktu musim hujan, misalnya, air akan menetes ke meja dan kursi belajar siswa, sehingga murid jadi tak nyaman belajar. | AT | I | aceh.tribunnews |

Gara-gara Proyek, Dari Teror Hingga Mobil Istri Pejabat DKP Dibakar

Banda Aceh | acehtraffic.com - Sebuah mobil jenis Honda Jazz milik Nana Suraiya (37), istri Syahril (40), Kabid Program di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh hangus terbakar pada bagian belakang, Senin 8 Juli 2013, sekitar pukul 03.30 WIB saat diparkir di garasi rumahnya di Gampong Lamdom, Banda Aceh. Kamis 11 Juli 2013.

Syahril saat dijumpai Serambi di rumahya kemarin sore, mengatakan saat kejadian ia sedang tertidur lelap bersama istri dan anaknya. Ia baru terbangun ketika warga di luar berteriak menginformasikan mobilnya terbakar.

“Ketika saya bangun, bagian belakang sudah terbakar dan garasi dipenuhi asap karena ban belakang juga ikut terbakar, sehingga saya harus keluar lewat pintu rumah untuk membuka gembok pintu garasi dari luar,” kata Syahril.

Mobil Honda Jazz, milik Nana Suraiya, istri Kabid Program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Syahril, hangus dibakar orang tak dikenal di dalam bagasi rumahnya Gampong Lamdom, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh, Senin 8 Juli 2013 dini hari. Foto: Budi Fatria

Menurut Syahril, api baru bisa dipadamkan saat dirinya keluar rumah menghidupkan mesin air dari kran di luar rumah dan air di dalam bak kamar mandi. Beruntung, mobil milik istrinya itu tak terbakar semua, melainkan hanya bagian belakang dan bagian dalam yang juga menyebabkan kaca retak-retak.

“Seusai kejadian, saya mendapati botol minuman kemasan berisi bensin di luar pagar serta plastik bekas gula. Sedangkan di bawah mobil dekat tanki minyak juga ditemukan semacam botol minuman kemasan sudah hangus yang diduga juga berisi bensin,” ujar Syahril.

Syahril memperkirakan mobil istrinya itu dibakar OTK dengan menaburi gula atau garam di halaman rumahnya hingga lima meter sampai ke bawah mobil yang diparkir di garasi. Di atas gula atau garam itu, pelaku diperkirakan menumpahkan bensin hingga ke bagian bawah mobil yang juga diletakkan satu botol minuman kemasan berisi bensin dekat tanki untuk menghanguskan mobil itu.

Menurutnya, botol itu bisa diletakkan karena pintu garasi tak tertutup penuh, melainkan ada celah terbuka karena pintu berbentuk jerjak. Syahril juga telah melaporkan kejadianan tersebut ke Polsek Luengbata sehingga sekitar pukul 05.00 WIB datang pihak Polsek Luengbata ke rumahnya. Sekitar pukul 10.00 WIB, Senin 8 Juli 2013, juga datang personel Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengambil barang-barang bukti, kecuali mobil tersebut yang tetap dibiarkan terparkir di luar setelah digeser dari dalam garasi.

Syahril yang saat ini menjabat Kabid Program mengaku juga menjabat Kepala ULP di DKP Aceh. Menurutnya, kewenangan Kepala ULP memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelelangan paket proyek di dinas itu, misalnya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan kelompok kerja (Pokja). Sedangkan proses pelelangan mulai awal hingga akhir atau hingga pengumuman merupakan kewenangan Pokja, bukan Kepala ULP.

Ia mengatakan, pada April 2013, ada 46 paket proyek diumumkan di layanan pengaduan secara elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh, misalnya pembangunan pelabuhan, pengadaan kapal, dan lain-lain. “Nah, sejak saat itu saya sering diancam seseorang atau sekelompok orang lewat sms dan bertemu langsung. Ancaman itu karena perusahaannya tak lulus pelelangan paket proyek ini,” ujarnya.

Kata dia, hingga Mei 2013, dirinya masih mendapat ancaman lewat SMS dari kelompok ini, tetapi mereka tak bisa menunjukkan data mengenai kecurangan dalam proses pelelangan, padahal menurut Syahril dia sudah meminta data, jika ada kecurangan.

“Saya rasa, selain persoalan tak lulus, mereka juga ada dendam pribadi, tapi juga masih terkait proyek, kata Syahril, seraya mengatakan menyerahkan proses hukum kasus ini ke polisi. | AT | I | aceh.tribunnews.com |

KIP Harus Bebas Dari Intervensi

Banda Aceh - Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin M.Eng.Sc meminta para anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh agar mampu bekerja profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Hal ini disampaikan Mawardy,  saat melantik anggota KIP Kota Banda Aceh periode 2013-2018 di Aula Lantai IV Gedung A, Balaikota Banda Aceh. Rabu 10 Juli 2013.

Menurut Mawardy, pemimpin berkualitas hanya akan lahir dari sebuah sistem yang baik dan independen. "KIP harus bebas dari interpensi pihak manapun, karena hanya dengan independensi sebuah pemilu mampu melahirkan pemimpin yang berkuliatas," ujar Mawardy yang juga Ketua Demokrat Aceh ini. 

Katanya lagi, saat ini tahapan pemilu legislatif sebahagian sudah berjalan dibawah komisioner KIP periode sebelumnya. "Dan kita minta KIP yang baru dilantik ini dapat melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya  sesuai dengan aturan yang berlaku," pinta Walikota. 

Pemko, lanjut Mawardy, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan KIP dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. 

Meski mengemban tugas yang berat, namun Mawardy yakin para anggota KIP yang baru dilantik ini mampu menjalankan tugas dengan baik karena tiga diantara anggota ini telah memiliki pengalaman sebagai anggota KIP periode yang lalu. 

Lima Anggota KIP yang dilantik, tiga diantaranya merupakan wajah lama, yakni  Munawarsyah SHI MA, Aidil Azhary SH dan Ranisah SE. Sementara Dua wajah baru adalah Indra Milwadi S Sos dan Drs M Dahlan. Nama terakhir sebenarnya juga wajah lama di jajaran KIP, namun bukan sebagai anggota. M Dahlan merupakan mantan Sekretaris KIP periode yang lalu sebelum akhirnya digantikan Rahmad Sadli karena M Dahlan memasuki masa pensiun. 

Turut hadir pada acara ini, Wakil Walikota Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE, Wakapolresta Banda Aceh AKBP Sugeng Hadi Sutrisno, Sekdakota Drs T Saifuddin TA M Si, Ketua DPRK Banda Aceh Yudi kurnia SE, Perwakilan KIP Aceh Robbi Syahputra dan seluruh jajaran SKPD jajaran Pemko. | AT | MA |

Fakhrizal Murphy Peunyata Droe Sebagai Calon Ketua KNPI Aceh

Banda Aceh | acehtraffic.com-Bendahara Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) Aceh, Fakhrizal Murphy, mendeklarasikan diri sebagai kandidat ketua KNPI Aceh.

Deklarasi tersebut, berlangsung di Hotel Sulthan, Peunayong Banda Aceh, Kamis (27/6). Dalam deklarasi tersebut, dihadiri oleh sejumlah organisasi kepemudaan, serta beberapa tokoh masyarakat.

Dalam pidatonya yang disampaikan melalui video rekaman yang berdurasi 8 menit lebih, Fakhrizal mengatakan sebagai kandidat calon ketua KNPI Aceh, ia mengusung Visi Membangun Kemandirian Pemuda dengan Berwira Usaha.

Diusungnya visi tersebut, kata dia, guna mengubah mindset pemuda, agar pemuda Aceh tidak lagi berfikir menjadi pencari kerja namun  bagaimana menjadi pemuda yang kreatif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja,

“Pemuda mampu menciptakan lapangan kerja sangat penting mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Aceh yang saat ini tercatat masih sangat tinggi di Aceh” ungkap Fakhrizal.

Fakhrizal yakin dengan kemandirian maka pemuda Aceh mampu mendorong pemuda lain untuk sukses dalam berkarya, menurutnya pemuda adalah sebuah kelompok yang di pundak mereka mengusung cita-cita tinggi sebuah negara untuk menjadi lebih baik dan maju.

Jika nantinya terpilih, kata Fakhrizal, akan terus diupayakan mengembangkan wawasan pemuda untuk mampu menjadi lebih mandiri serta mampu menghadapi tantangan global.

Fakrizal juga prihatin dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh yang dominan dialami oleh para pemuda, sehingga ia ingin terus berkarya dan berbuat sehingga pemuda Aceh sebagai pilar negara dapat terus bangkit dari keterpurukan. “Dengan landasan konsep islami pemuda Aceh harus terus bangkit,” kata dia.| AT | RD | RI |

Wacana Pasok Transmigrasi Ke Aceh ‘Disambar’PETIR “Bek Sampee Bajee Droe Beukah Katajak Cop Bajee Gob”

Banda Aceh | acehtraffic.com  - Wacana implementasi program transmigrasi yang menjadikan Propinsi Aceh sebagai salah satu tujuan daerah penyebaran penduduk dinilai tidak layak ditempatkan untuk Provinsi Aceh, mengingat tingkat Pengangguran di Aceh yang semakin Tinggi, serta efek negatif yang akan ditimbulkan dari Pengiriman Transmigrasi tersebut.

Hal ini di ungkapkan Ketua Divisi Seni dan Budaya Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh Timur (GEMA-PETIR) Agusrijal Sabtu 29 Juni 2013. Pernyataan ini terkait adanya Nota Kesepakatan Bersama (MoU) bidang ketransmigrasian dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) di Indonesia. Dimana 14 kepala daerah calon penerima transmigran sudah menyatakan kesiapan diri, termasuk Aceh.

Menurut Gema –Petir dampak Negatif yang ditimbulkan dari Implementasi Program Transmigari tersebut di antaranya terjadinya pemudaran budaya lokal, Kesenjangan Sosial antara penduduk setempat dan bertambahnya pengangguran di Aceh karena Lahan yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat sudah di tempati dan digarap oleh Kelompok Transmigrasi luar.

Ini berdasarkan pengalaman masalalu Aceh yang pernah menerima Program pengiriman Transmigrasi sampai saat ini mereka masih ada dan terus menggantikan mayoritas rakyat aceh dengan penduduk Transmigrasi.

Seperti yang terjadi di beberapa Daerah pedalaman Aceh, meskipun penduduk transmigrasi bisa hidup berdampingan dengan penduduk setempat tapi disana budayanya malah sudah terbalik, penduduk asli setempat yang mengikuti budaya Penduduk Transmigrasi yang mayoritas didatangkan dari Pulau Jawa.

Dan pelestarian budaya setempat sudah hampir tidak ada lagi, terihat dari penduduk Transmigrasi yang masih membawa budaya Bebas dari daerahnya, di sana Syariat islam tidak berlaku karena setiap ada Acara dimeriahkan oleh Keyboard, terbiasa keluar rumah tanpa memakai jelbab, serta pergaulan yang terlalu bebas pada remaja setempat.

"Khusus untuk Aceh, agar tidak terjadi seperti perilaku Transmigrasi yang sudah ada dan beberapa daerah lain yang populasi kebudayaannya menjadi kecil disebabkan pengaruh transmigrasi. maka Pemerintah Provinsi Aceh harus meninjau ulang rencana tersebut."

Namun bukan berarti program Transmigrasi tidak membawa dampak yang positif, Perekonomian yang meningkat menjadi salah satu dampak yang sangat penting bagi masyarakat setempat dan bagi penduduk Transmigrasi itu sendiri, tapi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memanfaatkan lahan tidur seperti itu juga bisa dilakukan dengan cara lain tanpa harus mendatangkan Jamaah besar-besaran dari luar daerah karena penduduk sendiri saja sudah sangat padat.

Solusi atau cara yang dimaksud merupakan dalam bentuk pemberdayaan Transmigrasi Lokal, memberdayakan pengangguran Lokal karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Aceh "Pengangguran di Aceh pada Februari 2013 mengalami peningkatan sekitar 13 ribu orang dibandingkan keadaan Februari 2013 sebesar 165 ribu orang,".

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada masyarakat Aceh jika didatangkan Penduduk Baru yang umumnya dari Pulau Jawa sedangkan Penduduk Pribumi masih membutuhkan Pemberdayaan. Memanfaatkan penduduk Lokal dalam Program Transmigrasi juga tidak akan memupus budaya lokal karena masyarakat sendiri sangat memahami budayanya.

Pemanfaatan penduduk lokal seperti ini dalam Program Transmigrasi juga yang sedang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Baca : http://www.acehutara.go.id/berita-366-cot-girek-ditetapkan-sebagai-kawasan-ktm.html) dimana pemerintah setempat memberdayakan penduduk lokal demi berkurangnya pengangguran dan terpakainya lahan tidur di daerah kabupaten setempat. Ungkap Agusrijal,HR

Jadi berdasarkan pandangan diatas semestinya Pemerintah Provinsi Aceh tidak menerima Program Pengiriman penduduk Pulau Jawa ke Aceh di tengah Masyarakat sendiri yang masih bisa di Transmigrasikan.

Kalaupun Pemprov Aceh sudah terlanjur menandatangani Program tersebut semestinya bisa digantikan Penduduk yang dikirim bukan dari daerah Provinsi lain diluar Aceh,tapi dari Masyarakat Aceh sendiri. 

,”Bek Sampe bajee Droe teuh Beukah katajak cop Bajee Gob (Baju sendiri Koyak tapi Menjahit Baju Orang Lain) Semoga ini tidak terjadi di tanoh Aceh yang masih dalam posisi Transisi Konflik. | AT | RD|

Data Penerima 'Balsem' Tidak Sesuai, Keuchik Banda Aceh Jumpai Ketua DPRK

Banda Aceh | acehtraffic.com-   Masih simpang siurnya data yang diterima keuchik terkait pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beberapa keuchik menjumpai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Yudi Kurnia, Kamis, 27 Juni 2013.

Para keuchik yang melakukan audisi ke dewan itu diterima langsung oleh Ketua DPRK, Yudi Kurnia. Perwakilan delegasi keuchik itut adalah Syarifuddin Adi (Keuchik Peunayoeng) Razali Chaidir (Keuchik Kuta Raja), Halih Saing (Keuchik Kuta Baru), Rahmad (Keuchik Laksana) dan Alta Zaini (Keuchik Lampulo).

Keuchik Lampuloe, Alta Zaini, mengaku, bahwa laporan terhadap data penerima BLSM di Banda Aceh masih simpang siur. Pasalnya, data yang diserahkan oleh kantor pos dan giro tidak sesuai dengan data masyarakat miskin yang ada pada masing masing keuchik.

 “Data sementara penduduk miskin di Kota Banda Aceh, dari 90 gampong dalam 9 kecamatan yang mendapatkan BLSM hanya 6.160 rumah tangga miskin,” jelas Alta Zaini di hadapan Ketua DPRK.

Atla Zaini yang juga Ketua Asosiasi Keuchik Kuta Alam (Asokulam) ini menjelaskan, bahwa di Gampong Lampulo yang terdata 310 rumah tangga miskin, sedangkan yang masuk dalam daftar penerima BLSM hanya 135 orang. “Ini jauh berbeda dengan data di gampong,” lanjutnya.

 Masih menuut Alta Zaini, sampai hari ini bantuan BLSM masih di kantor pos dan giro. “Memang mereka ada yang datang ke gampong untuk mengantarkan surat pemberitahuan bahwa ada jatah BLSM untuk rumah tangga miskin, karena mereka tidak tahu alamat rumah maka titip di kantor keuchik, dan ini jadi masalah besar bagi masing masing keuchik, pasalnya, data yang diserahkan tidak sesuai dengan data di kantor keuchik,” lanjutnya.

Hal yang sama juga diutarakan Halih Saing, Keuchik Kota Baru. Ia mengaku selama ini pendataan belum merata. “Banyak juga yang non muslim seperti etnis Tionghoa di Peunayong yang miskin belum terdata. Kami minta satu kejelasan pihak pemerintah langkah apa yang harus kami lakukan?" tanyanya.

Sementara Keuchik Laksana, Rahmad meminta sebelum BLSM disalurkan perlu didata kembali secara ril penerima dana BLSM. “Apa lagi di Banda Aceh banyak pendatang, dan itu juga perlu didata dengan benar," pintanya.

 Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia mengatakan akan memanggil semua lembaga dan dinas terkait untuk memaksimalkan pendataan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Baitul Mal, dan lembaga lainnya.

  “Saya akan koordinasi lembaga dan badan terkait bersama eksekutif untuk penyesuaian dan pemutakhiran data dari mereka dengan data dari desa,” kata Yudi Kurnia.

 Yudi Kurnia mengaku, perbedaan data seperti itu sangat riskan dan harus segera dicari solusinya. "Banda Aceh memang berbeda dengan daerah lain. Sistem pendataan pemerintah masih menggunakan data dari BPS. Di Kota Banda Aceh rata rata rumah penduduk tidak dikatagori warga miskin karena rumah bantuan BRR pasca tsunami lalu. Ini juga akan dipecahkan dengan lembaga maupun dinas terkait," jelasnya.

Untuk penyaluran dana BLSM, Yudi Kurni mengatakan akan diusahakan secepatnya setelah prores pendataan sudah benar. “Apalagi hampir menjelang Pemilu, dan ini akan simpang siur bila tidak disesuaikan," pungkasnya. | AT | RD | RI|

Kualitas SDM Perencanaan dan Penyusun APBA Dungu

Banda Aceh | acehtraffic.com -- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana di Aceh menjadi salah satu penyebab terjadinya distorsi (penyimpangan) perencanaan anggaran untuk pembangunan yang lebih baik. Sumber fiskal yang besar di Aceh belum diimbangi dengan percepatan pembangunan.

Demikian dikemukakan oleh Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Syafriansyah, dalam diskusi Analisa Belanja Publik Aceh 2012 di 3 in 1 cafe, Banda Aceh, Rabu 26 Juni 2013. Diskusi dihadiri oleh anggota legislatif, pejabat pemerintahan Aceh, LSM, akademisi dan mahasiswa.

Dalam paparan analisisnya yang bertema ‘Fiskal Berlimpah dan Distorsi Perencanaan’, Renaldi mengungkapkan salah satu penyebab distorsi perencanaan anggaran adalah kualitas SDM perencana yang lemah. “Sehingga perencanaan pembangunan tidak mempunyai analisis kuat,” ujarnya.

Disebutkan, sejak Otsus diluncurkan pada 2008, Aceh akan menerima lebih dari Rp 100 triliun dana sampai 2014, dan akan terus bertambah. Dana yang besar tersebut, dari analisis PECAPP terlihat pemerintah Aceh belum mampu mengimbanginya antara fiskal dalam jumlah besar dengan akselerasi pembangunan yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Perencanaan juga diniai belum berhasil menterjemahkan visi dan misi pemerintahan Aceh sendiri terhadap kebijakan belanja publik.

Salah satu indikatornya menurut Renaldi, keuangan Aceh masih sangat tergantung kepada pusat. Pendapatan Asli daerah (PAD) dan potensi penerimaan lainnya stagnan bahkan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, penerimaan riil dari PAD Aceh, sebesar Rp 1,2 triliun. Angka itu menurun menjadi sekitar Rp 1 triliun pada tahun 2012 lalu.

Akibat distorsi perencanaan, banyak pembangunan di Aceh yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pembangunan infrastruktur antar kabupaten/kota yang belum melihat pada kebutuhan prioritas, seperti di wilayah barat selatan dan tengah Aceh yang umumnya mempunyai sarana jalan dalam kondisi buruk, tapi mendapat kucuran dana sedikit.

Juga dalam masalah pendidikan, masih mementingkan pembangunan infrastuktur tapi meninggalkan pembangunan mutu. “Ini mengakibatkan Aceh menjadi daerah dengan tingkat kelulusan UN terendah di Indonesia,” ujar Renaldi.

Berdasarkan laporan Analisa Belanja Publik Aceh 2012, PECAPP merekomendasikan untuk peningkatan kualitas SDM perencana serta ketersediaan data untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Selanjutnya juga, belanja publik ke dapan haruslah didasarkan kepada analisis yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan, untuk meminimalisir distorsi. “Juga harus ada komitmen politik yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” kata Renaldi.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Investasi pada Bappeda Aceh, Martunis mengakui kapasitas aparatur pemerintah yang belum optimal sebagai salah satu tantangan pemerintah dalam menyusun perencanaan yang baik. “Juga adanya alokasi belanja yang tidak mengikuti perencanaan,” ujarnya.

Tahun ini pihaknya akan terus melakukan pembenahan sistem untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Salah satunya dengan membuat perencanaan sistem online dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan. “Sebagai bagian dari transparansi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan fiskal di Aceh,” kata Martunis.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yunus Ilyas menilai perencanaan pembangunan masih bermasalah dan berubah-ubah. Dia masih yakin perencanaan pembangunan yang baik haruslah melalui Musrembang dari tingkat bawah. Tetapi itupun harus dikawal oleh semua pihak sejak awal, agar tetap bertahan dalam pelaksanaan pembangunan. “Sehingga apa yang direncanakan dari awal, tidak diobrak-abrik oleh pengambil kebijakan selanjutnya,” ujarnya. | AT | I | Acehkita.com |