Warga Meunasah Blang Punteuet Gelar Debat Calon Keuchik

Lhokseumawe | acehtraffic.com  – Warga Desa Blang Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, Sabtu 09 Juni 2013 malam menggelar acara penyampaian visi dan misi calon Keuchik setempat untuk periode 2013-2019.

Acara tersebut dilaksanakan di Meunasah Blang Punteuet, mendapat perhatian warga untuk mengikuti acara tersebut sampai selesai.

Acara penyampaian visi dan misi turut dihadari oleh Tuha Peut, Tuha Lapan, Alim Ulama, dan tokoh masyarakat Blang Punteuet. Sementara dua calon Keuchik yang mengikuti penyampaian visi misi  terdiri dari Nazaruddin IB (Nyak Cut) dan H.M Yusuf Yakob (Ampon Chik).

Ketua Panitia, Nazaruddin mengatakan, acara ini bukan hanya bertujuan untuk memperkenalkan para kandidat dan visi-misi nya. Namun lebih kepada masyarakat agar mampu memilih mana pemimpin layak untuk dipilih dan mana yang tidak,

“Setiap kandidat tentu memiliki visi misi yang tujuannya untuk kemakmuran gampong serta masyarakat. Para kandidat tidak saling menghina, menfitnah serta menerima siapapun kelak yang akan menjadi sebagai pemegang amanah masyarakat,” kata Nazaruddin.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan jumlah pemilih yang telah terdaftar oleh panitia sekitar 1000 lebih pemilih, dan angka itu akan terus bartambah sampai menjelang pemilihan tanggal 12 Juni 2013 dan pemilihan akan di adakan pada  hari kamis tanggal 13 Juni 2013.

Warga Desa Blang Punteuet mengharapkan penyampaian visi misi bukan sekedar menjadi ajang umbar-umbar janji kepada menyarakat. Menurutnya siapapun yang terpilih kelak harus mampu mengemban amanah.

“Warga berharap agar perbedaan visi dan misi setiap calon kandidat harus dianggap baik oleh masyarakat. Apabila semua kandidat menurut anda benar maka pilihlah yang paling benar, jangan anda golput dan pemilihan Keuchik kali ini di anggap seru dan menantang oleh warga sebab kedua Calon Keuchik melakukan kampanye terbuka dan tertutup untuk mendapat simpati masyarakat Blang Punteuet dalam pemilihan nanti. | AT | BS |

Tolak Dana SPP BKPG/PNPM Mandiri, Keuchik: Itu Baru Wacana

Aceh Utara | acehtraffic.com - Terkait wacana beberapa Gampoeng di Kecamatan Nisam, Aceh Utara menolak dana Simpan Pinjam Perempuan yang disalurkan melalui BKPG dan PNPM Mandiri karena dinilai haram (riba)Keuchik Gampoeng Meunasah Alue Kecamatan Nisam, Aceh Utara mengakui adanya usulan penolakan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam rapat yang digelar beberapa waktu lalu.

Namun hal tersebut diakui Muhammad Alamsyah (58) baru sekedar wacana dan tidak bisa lansung dilaksanakan apabila belum ada surat pernyataan bersama khususnya penerima manfaat program secara lansung yaitu Ibu-ibu Gampong tersebut. 

“Memang ada usulan itu, apabila ada proposal baru untuk kedepan diminta agar tidak diteken, kemarin sudah ada proposal masuk lansung saya tanda tangan, karena belum ada surat pernyataan bersama” Kata Keuchik Alamsyah. Jum’at, 18 Januari 2013, sore.

Seperti berita sebelumnya, pemberian dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Bantuan Keuangan Peumakmu Gampoeng (BKPG) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditolak oleh sejumlah tokoh-tokoh agama dari empat Gampoeng di Kecamatan Nisam, Aceh Utara, karena dinilai mengandung unsur riba. Kamis, 17 Januari 2013.

Imam Mesjid Gampoeng Panton Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tgk Hasan Isya menilai dana simpan pinjam perempuan (SPP) yang di salurkan melalui BKPG dan PNPM Mandiri bukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bila dikaji dengan adat istiadat Aceh yang menggunakan hukum Islami, melainkan sebagai upaya melegalkan uang riba berputar dikalangan masyarakat agar terbiasa berkehidupan dan tidak menyadari bahwa itu adalah pelanggaran hukum syari’ah.| AT | TM | IS | 

Dianggap Haram, 4 Gampong Di Nisam Tolak Program SPP BKPG/PNPM Mandiri

Aceh Utara | acehtraffic.com - Dianggap mengandung riba, pemberian dana Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Bantuan Keuangan Peumakmu Gampoeng (BKPG) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ditolak oleh sejumlah tokoh-tokoh agama dari empat Gampoeng di Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Kamis, 17 Januari 2013.

Imam Mesjid Gampoeng Panton Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Tgk Hasan Isya menilai dana simpan pinjam perempuan (SPP) yang di salurkan melalui BKPG dan PNPM Mandiri bukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat bila dikaji dengan adat istiadat Aceh yang menggunakan hukum Islami, melainkan sebagai upaya melegalkan uang riba berputar dikalangan masyarakat agar terbiasa berkehidupan dan tidak menyadari bahwa itu adalah pelanggaran hukum syari’ah.

Menurut Imam mesjid itu, dana simpan pinjam tersebut menggunakan system kredit, ketika membayar uang pinjaman tersebut jauh melebihi nominal dari dipinjaman dalam islam hukumnya riba. 

Adapun proses perputaran uang dalam program tersebut berdasarkan keterangan dari Muhammad, Amd, yang masih aktif menjadi ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Sawang menjelaskan, jika tiap-tiap individu masyarakat yang tergabung dalam kelompok itu meminjam uang sebanyak Rp 5.000.000 Rupiah maka pinjaman itu harus dikembalikan kepada ketua kelompok sebesar Rp 5.500.000 atau bunga sebesar 10% dari pinjaman tersebut dengan limit waktu pelunasan sesuai kesepakatan (maksimal tiga bulan). Selanjutnya ketua kelompok menyerahkan pengembalian pinjaman itu kepada Unit Pengelolaan Kecamatan (UPK) berupa uang kontan, dan kemudian UPK memasukkan sendiri ke rekening UPK.

Maka dari itu, Tgk Hasan Isya menghimbau masyarakat agar tidak mengambil pinjaman uang tersebut karena melahirkan sistem riba di Gampoeng dan sangat di larang dalam islam. Dia juga mengharapkan agar geuchik dan tuha peut Gampoeng tidak menandatangani dan menyetujui terbentuknya kelompok SPP BKPG/PMPN Mandiri tersebut. 

”Jika masyarakat mengkredit sepeda motor itu silahkan karena itu tanggung jawab pribadi dan SPP tersebut menjadi tanggung jawab Gampoeng,” kata Tgk Hasan Isya.

Hingga saat ini Gampoeng yang menolak SPP tersebut diantaranya Gampoeng Meunasah Meucat, Peunayan, Panton dan Gampoeng Meunasah Alue. | AT | HR | IS |

Baca juga:

Tolak Dana SPP BKPG/PNPM Mandiri, Keuchik: Itu Baru Wacana

Ongkos Semprot Padi Di Langsa

Langsa | acehtraffic.com- Ongkos semprot padi (seumomprot pade)  semakin beragam, bergantian tahun dan se-iring perkembangan zaman, sekitar tahun 2000 ongkos sempot padi masih dihitung per rantee akan tetapi berbeda dengan sekarang tahun 2013 bermacam cara model ongkos semprot dijalankan. Selasa 09 Januari 2013

Berdasarkan penelusuran acehtraffic.com dari masyarakat di Kecamatan Langsa Timur. Kota Langsa. Ada beberapa macam dan cara membayar ongkos semprot padi seperti ongkos semprot pertangki Rp.7000, per rantee Rp. 15.000.

,”Ongkos tergantung pengerjaannya bila satu hari bisa semprot 20 rante atau jika lebih akan ditambah lagi ongkosnya,” Ujar Ismail warga Langsa Timur | AT | RD | TA |.

LBH Minta Gubernur Tahan Rencana PT Rapala Menggusur Warga Sungai Yu, Karena Itu Tindakan Biadab

Banda Aceh | acehtraffic.com- LBH Banda Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk melarang dan menggunakan kekuatannya untuk menahan upaya penggusuran yang akan dilakukan oleh PT. RAPALA sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah membeli lahan HGU dari PT. Parasawita di Kampong Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Rabu 19 Desember 2012.

Mustiqal Syahputra,S.H pengacara dari lembaga bantuan hukum Banda Aceh mengatakan informasi penggusuran tersebut didapat setelah perwakilan masyarakat korban melaporkan Senin, 17 Desember 2013 tentang perkara sengketa/ konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Rapala yang berasal dari Medan tersebut.

Menurut Mustiqal, perwakilan masyarakat korban pada,  Jum’at 14 Desember 2012 lalu, telah mengadakan musyawarah kampong untuk membahas perintah dari PT. Rapala yang meminta masyarakat segera dalam waktu empat hari mengosongkan rumah sebagai tempat tinggal mereka selama ini, karena rumah yang mereka diami selama ini masuk dalam areal HGU PT. Parasawita yang telah dijual kepada PT. Rapala.

Dalam rapat musyawarah kampong tersebut, masyarakat menolak perintah dari PT. Rapala dengan alasan karena akan banyak persoalan sosial lain akan timbul jika mereka terpaksa harus keluar dari rumah yang didiami selama ini.

Seperti persoalan lahan tempat tinggal, lahan pertanian, rumah, pekerjaan, dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan dari perwakilan masyarakat, bahwa Kampong Perkebunan Sungai Iyu adalah kampong yang berdiri sendiri di wilayah hukum Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah penduduk sebanyak 64 KK, dengan rincian laki-laki 136 jiwa, perempuan 113 jumlah 249 jiwa.

“Bayangkan, dengan jumlah 249 jiwa yang terdapat di Kampong ini, kemana mereka harus menggantungkan hidupnya kalau mereka harus tergusur dari Kampongnya sendiri”. Tanya Mustiqal dengan nada tinggi.

Upaya akan adanya tindakan penggusuran paksa yang diperintahkan oleh PT.Rapala kepada Masyarakat Korban adalah tindakan biadab dan melanggar prinsip hukum dan hak asasi manusia.

,” Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah melarang dengan tegas tindak penggusuran paksa kepada masyarakat atas dasar apapun”, tegas Mustiqal selaku Advokat Publik di LBH Banda Aceh.

Dalam kasus ini, LBH Banda Aceh juga telah mendampingi perwakilan masyarakat korban Naser dan Heru untuk melaporkan dugaan Pelanggaran HAM ini ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh pada Selasa 18 Desember 2012 lalu.

“Kami berharap, Komnas HAM Perwakilan Aceh menindaklanjuti laporan ini dengan menurunkan tim investigasi ke lokasi dimana korban bertempat tinggal,” Harap Naser dan Heru yang mengaku wakil dari masyarakat  korban.

Menurut LBH, upaya penggusuran ini, selain bentuk pelanggaran hak atas perumahan dan pemukiman yang layak, juga berpotensi pada pelanggaran Hak-hak ekonomi, sosial, budaya lainnya terhadap masyarakat, seperti hak atas pekerjaan dan hak sipil politik bagi masyarakat korban.

Karenanya itu, LBH  mendesak Gubernur Aceh untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan kewenangannya selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk melindungi warganya dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia ini.

,” Karena jika tidak, ini akan menjadi persoalan struktural di kemudian hari yang akan menjadi tugas berat Pemerintahan Aceh atas tindakan sewenang-wenang perusahaan dari luar Aceh yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, | AT | RD | RI|

Abda'u, Budaya Masyarakat Ambon Sambut Idul Adha

AMBON | Acehtraffic.com- Ribuan warga Kota Ambon berkumpul di Negeri Tulehu, Maluku Tengah, menyaksikan tradisi Kaul Negeri dan Abda'u dalam menyambut hari raya Idul Adha 1433 Hijriah.

Konon tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, yakni ketika pemerintahan syariat Islam pertama kali berkuasa. | AT | R | REPUBLIKA | 

Beberapa tokoh masyarakat membungkus hewan ternak yang akan dijadikan kaul kurban pada ritual tradisi Abda'u di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Maluku, Jumat 26 Oktober 2012 |Foto antara |

Dua orang askar atau pemuda peserta tradisi Abda'u melompat ke arah kerumunan dan merebut bendera Abda'u bertuliskan kalimat tauhid di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Maluku, Jumat 26 Oktober 2012 | Foto Antara |

KISAH LAMA : Wasiat Terakhir Tgk. Abdullah Syafi'i

"...Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apa pun apabila negeri ini (Aceh) merdeka...”

Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafei yang tewas dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jimjiem, Kecamatan Bandarbaru, Kabupaten Pidie.

Wasiat yang dibuat sebulan sebelum ia meninggal, seolah firasat Syafei bahwa kematiannya memang telah dekat.

Namun, jauh sebelum Tengku Lah --begitu ia biasa disapa-- tewas, ia telah menulis pesan agar kematiannya tidak ditangisi, apalagi diratapi. Sebab, perjuangan kemerdekaan negeri Aceh Sumatra belum tuntas dan kematian dirinya adalah syahid.

Tengku Lah adalah pemimpin sayap militer GAM yang sangat berpengaruh. Lebih dari 20 tahun ia memimpin gerilya GAM dari kawasan Bireun, yang dikenal sebagai markas GAM. Tengku Lah dikenal sebagai pribadi yang tegas dan sopan.

Ia juga dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, Syafei adalah sosok yang humanis dan antikekerasan. Itulah sebabnya, berulang kali Syafie menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tak lebih dari upaya mempertahankan diri dari serangan Tentara Nasional Indonesia.

Tengku Lah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Muzakir Manaf, sosok yang diusung GAM menggantikan Syafei.

Tengku Lah hanya seorang berkepribadian sederhana yang dilahirkan di Desa Matanggeulumpang Dua, 45 kilometer sebelah barat Lhokseumawe, Aceh Utara.

Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Peusangan. Itu pun hanya sampai kelas tiga. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren.

Uniknya, masa muda Syafei ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jeumpa. Ia kerap berperan sebagai wanita dalam setiap pementasan. Itulah sebabnya, sejak muda rambut Syafei selalu tergerai.

Perkenalan Tengku Lah dengan dunia militer terjadi pada awal 1980-an. Ia bergabung bergabung dengan GAM kelompok Hasan Tiro.

Meski begitu, keramahan dan kesantunan Syafei tak pudar. Ia terus menjalin komunikasi rakyat Aceh, yang memang sangat dekat dengan dirinya.

Sikap ramah, santun, dan hangat ini diperlihatkan ketika Syafei dengan begitu akrab bertemu dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan. Sekretaris Kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, dan artis Cut Keke adalah dua di antara tokoh yang pernah Syafei temui.

Bahkan, ketika TNI mengklaim telah menembaknya hingga sekarat, Maret 2000, Syafei dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Alkatiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah Hutan Pasee.

Dalam kesempatan itu, Tengku Lah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisi terakhir Syafei yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat.

Setiap gerak Syafi'i memang layak "disantap" pers. Ia dianggap tokoh penting untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlarut-larut dan berdarah-darah.

Namun, sebelum Serambi Mekah aman dan kemerdekaan Aceh masih menjadi mimpi bagi sebagian anggota GAM, Tengku Lah keburu tewas. Ia meninggal begitu dramatis; bersama Fatimah, istrinya yang tengah mengandung enam bulan, dalam keyakinan menjadi syahid.(ULF/Tim Liputan 6 SCTV)

Dihormati Kawan Disegani Lawan

Subuh hampir menjelang ketika serombongan orang berjalan kaki sambil mengusung empat keranda dalam pekat malam. Di posisi paling depan, seorang lelaki menjinjing petromaks sebagai penerang jalan. Seratus meter dari sana, sejumlah laki-laki masih menggali lubang kubur berukuran 3 x 2 meter.

"Tolong ambil timba, semua air harus dibuang,” ujar seorang lelaki meminta untuk menguras air yang memancar di dalam lubang yang baru saja digali.

“Tanah yang di ujung sana, digali sedikit lagi,” seorang lelaki lain menimpali.

Pada malam menjelang subuh itu, 25 Januari 2002, isak tangis dan salawat bergema di Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Salah satu keranda yang diusung adalah Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) Teungku Abdullah Syafie.

Ada juga istrinya Cut Fatimah dan dua pengawal setianya Teungku Daud Hasyim dan Teungku Muhammad Ishak. Mereka tewas akibat kontak senjata antara GAM dan TNI tiga hari sebelumnya, di Desa Sarah Panyang Jiemjiem, sekitar empat kilometer dari Blang Sukon.

Tanpa dimandikan, keempat jenazah itu lalu dimakamkan dalam satu liang. Pemakaman berlangsung sederhana. Tak ada simbol-simbol GAM seperti bendera atau letusan senjata api sebagaimana lazimnya penguburan seorang panglima militer. Tak ada pula petinggi GAM lain di sana.

Masyarakat setempat mengenang Abdullah Syafie sebagai sosok ramah dan bersahaja. Itu sebabnya, tiga warga desa yang terletak 35 kilometer di selatan Kota Sigli itu sempat pingsan, tak kuasa menahan haru.

“Saya belum pernah menemukan seorang pemimpin yang begitu dekat dan bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat,” ujar pria separuh baya yang namanya tidak mau disebutkan.

Pria yang akrab disapa Teungku Lah itu tak hanya disenangi kawan, tapi juga disegani lawan. Letkol Infanteri Supartodi yang ketika itu menjabat Komandan Distrik Militer (Dandim) 0102 Pidie mengakui kelebihan Teungku Lah.

“Beliau orang baik. Tapi karena ideologinya bertentangan, ia harus berhadapan dengan kami,” ujar Supartodi.

Abdullah Puteh yang ketika itu menjabat Gubernur Aceh juga memuji sosok Tengku Lah. Menurut Puteh, ia adalah pemimpin yang sudi diajak berdialog dan berpikiran modern. Itu terbukti ketika Teungku Lah menerima Bondan Gunawan, Sekretaris Negara yang diutus Presiden Abdurrahman Wahid pada 16 Maret 2000.

Pertemuan itu berlangsung pada sebuah jambo di sawah pinggir hutan dalam suasana akrab dan penuh canda, tanpa pengawalan ketat. Bahkan, sejumlah televisi dalam dan luar negeri menyiarkan pertemuan itu secara langsung.

"Saya menganggap Tengku Lah sebagai saudara, bukan musuh," kata Bondan sesudah pertemuan itu. Bondan bahkan menaruh foto dirinya dengan sang Panglima AGAM di meja kerjanya. "Itu potret saudara saya," ujar Bondan kepada Nezar Patria dari TEMPO yang menemuinya seusai bertemu Teungku Lah.

Meski mengaku pertemuan itu hanya sebagai silaturahmi biasa, namun sesungguhnya Bondan menyampaikan pesan Gus Dur untuk meretas jalan damai bagi konflik Aceh. Tertembaknya Teungku Lah sempat membuat jalan menuju damai kian berliku.

Pertemuan yang sudah dirancang berlangsung pada 3 Februari di Jenewa, Swiss, tak berjalan mulus. Pihak GAM keberatan bertemu. "Selama ini, kami sudah berupaya melakukan diplomasi, tapi selalu dibalas dengan peluru," kata Sofyan Daud, juru bicara GAM ketika itu.
 

***
 

Sembilan tahun telah lewat. Tak ada lagi perang yang membuncah. Tiga tahun setelah Teungku Lah tertembak, pihak GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perjanjian yang dikenal dengan MoU Helsinki itu sekaligus mengakhiri konflik bersenjata selama 30 tahun.

Setelah damai datang, kuburan Teungku Lah ramai dikunjungi orang. Mulai dari masyarakat biasa hingga mantan petinggi GAM. Bahkan, Wali Nanggroe Tengku Hasan Tiro pun sempat berkunjung ke sana saat kembali ke Aceh pada Oktober 2008.

Kuburan Tengku Lah dibangun dengan sederhana dan hanya dikelilingi teralis besi. Beberapa helai kain putih terikat di pohon jarak yang ditanam di makam. Kain-kain itu diikat oleh warga yang berkunjung dan peulheuh kaoy (melepas nazar) di sana.

Sementara itu, nun jauh di seberang Geurutee, sekitar delapan jam perjalanan dari makam Teungku Lah, seorang arakata memutar otak untuk memugar makam sang panglima. Arakata adalah sebutan dalam struktur GAM untuk jabatan sekretaris.

Lelaki itu, Azhar Abdurrahman, sang arakata wilayah Meureuhom Daya yang kini menjabat bupati Aceh Jaya.

Berkunjung ke makam Tengku Lah sekitar dua bulan lalu, Azhar terenyuh melihat kondisi makam. Ia pun tergerak hatinya untuk memugar kembali makam sang panglima. “Beliau orang besar, mantan panglima prang, tapi kuburannya sederhana sekali,” ujar Azhar.

Azhar memang belum pernah bertemu langsung dengan Tengku Lah. Wajahnya hanya dilihat di koran dan sesekali muncul di televisi. Meski begitu, Tengku Lah mendapat tempat khusus di hati Azhar.

Ketika Tengku Lah tertembak, Azhar mendapat kabar itu dari telepon satelit. Seseorang dari komando pusat mengabari bahwa sang panglima telah tiada. “Kami sangat berduka setelah mendapat kabar itu dan bertekad melanjutkan apa yang sudah beliau perjuangkan,” kata Azhar.

Itu sebabnya, Azhar pun segera merancang pemugaran makam. Ia berharap, masyarakat yang datang ke sana dapat leluasa untuk sekedar berdoa atau peulheuh kaoy di sana. Diperkirakan, pemugaran makam akan selesai dalam waktu satu setengah bulan atau sebelum masuk bulan puasa tahun ini.

Bagi Azhar, Abdullah Syafie adalah figur idolanya. Ia pun masih mengingat pesan Teungku Lah sebelum ajal menjemput.

"Jika suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat.

 

Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini (Aceh) merdeka...".  | Tulisan ini di ambil dari Situs Aceh Lon Sayang |

BACA JUGA :

KISAH LAMA: "Hanya Satu Tujuan, Aceh Merdeka" ??

Gubernur: Aceh Berjuang Bukan untuk Merdeka

KISAH LAMA: "Hanya Satu Tujuan, Aceh Merdeka" ??

Panglima AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) Teungku Abdullah Syafi'ie yang dikabarkan oleh pihak TNI sedang sekarat akibat tertembak dalam pertempuran dengan mereka, ternyata sehat walafiat. 

Bahkan, pekan ini Syafi'ie sempat menerima wartawan cetak dan televisi di kawasan hutan Pasee Aceh Utara. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat.

Seperti Anda lihat, saya masih tetap memimpin pasukan," katanya kepada wartawan TEMPO Interaktif pekan ini, di sebuah tempat yang berjarak 10 kilometer dari pemukiman penduduk di kawasan pegunungan -- antara Aceh Utara dan Tengah.

Menurut Syafi'ie, ketika terjadi pertempuran di Jiem-Jiem, ia sedang mengadakan rapat dengan komandan-komandan wilayah, yang jauh dari lokasi. 

Karena itu, ia pun mengkedepankan alibi: Mana mungkin seseorang berada di dua tempat yang berbeda pada jam yang sama. Dan pihak TNI harus menelan pil pahit akibat kesalahan informasi yang diperoleh.

Cerita tertembaknya Syafi'ie sebenarnya dimulai setelah terjadi kontak senjata yang cukup seru antara pihak keamanan dan GAM di Jiem-Jiem 16 Januari 2000 lalu. 

Pertempuran kali ini memunculkan berbagai isu di tengah masyarakat, yang paling santer adalah selain seputar banyaknya korban jiwa di pihak TNI/Polri terkena tembakan AGAM, termasuk Syafi’ie.

Selain disiarkan secara luas oleh media di Indonesia, juga diberitakan oleh media luar negeri, antara lain surat kabar Utusan Malaysia terbitan 22 Februari.

 "Itu berita bohong yang dipropagandakan oleh pihak TNI/POLRI di Aceh untuk menjatuhkan semangat para simpatisan dan penyokong Angkatan Atjeh Merdeka yang berada di Acheh dan di tempat-tempat lain di dunia," kata juru bicara AGAM Ismail Syahputra kepada TEMPO Interaktif, Kamis pagi (24/2).

Yang terjadi setelah itu adalah perang urat saraf antara TNI dan GAM. Sampai akhirnya, Kapendam Bukit Barisan Letkol Sulystio menyuruh Syafi'ie tampil di media, untuk membuktikan bahwa dirinya sehat. 

Kini, meskipun melalui media terbatas, Syafi'ie sudah memperlihatkan bahwa tidak ada peluru yang menembus tubuhnya, sekedar "memenuhi" harapan dan keraguan rakyat bahwa ia sehat. 

Tetapi, rakyat masih trauma. Setiap hari ada yang mati, dan itu lebih banyak dialami warga sipil -- termasuk kaum perempuan dan anak-anak -- yang seharusnya tidak menjadi korban.

Abdullah Syafi'ie, memang sedang menjadi berita, sejak setahun terakhir ini. Ia sosok yang pantang menyerah.

 Menurut penduduk setempat dan beberapa tokoh GAM lama menyebutkan, Abdullah sudah ikut bergerilya di hutan-hutan sejak usia muda. 

Ketika itu ia belum prajurit, melainkan hanya bawaan seorang panglima GAM ketika bergerilya di hutan-hutan era 1980-an, dan menjadi GAM benaran setelah sang Panglima tewas diterjang peluru TNI.

Abdullah Syafi'i sendiri mengaku sudah menjadi tentara sejak 3 Desember 1976 sehari sebelum Aceh Merdeka diproklamasikan.

 "Berbeda dengan teman-teman, saya tidak pernah latihan di luar negeri," katanya. Lalu di mana? "Jangan tanyakan di mana. Itu rahasia," ujarnya seraya tersenyum. Tempat "rahasia" yang dimaksudkan Abdullah, menurut sumber-sumber dekatnya, adalah gunung-gunung di kawasan Pidie sampai Aceh Tengah.

Meskipun ia adalah "orang lama" dalam GAM, setidaknya seperti pengakuannya, Abdullah bukanlah tokoh yang populis. Dia baru dikenal dan dekat dengan wartawan pada awal 1999-an, ketika ia memegang tongkat komando Panglima AGAM Wilayah Pidie. 

Lelaki yang hanya sempat bersekolah sampai kelas III Madrasah Aliyah Negeri Peusangan ini, memperistri Cut Fatimah, seorang wanita dari Desa Cubo, Kecamatan Bandar Dua, Pidie, yang hingga kini masih setia mendampinginya, meskipun konon sudah lumpuh. "Istri saya lumpuh akibat dianiaya TNI semasa DOM," katanya suatu ketika.

Sampai beberapa waktu lalu, keberadaan Syafi’ie banyak diragukan orang. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh misterius. Malah, ada mensinyalir dia sebagai "binaan" kelompok status quo langsung dari seorang bekas jenderal di Jakarta. Bahkan sebuah media terbitan Jakarta mengatakan Abdullah Syafi'ie sebagai disertir RPKAD.

Bagi kalangan yang dekat dengan orang nomor satu di AGAM ini, pendapat itu dianggap sebagai fitnah dan propaganda untuk menghancurkan GAM. Abdullah Syafi'ie sendiri mengaku sangat geram dengan fitnah ini. 

"Ayah saya sangat anti-TNI. Sejak kecil saya sudah dilatih bermain dengan parang. Usia 23 saya gabung dengan Wali Negara Aceh, Dr Teungku Muhammad Hasan di Tiro," katanya sebagaimana dikutip Kompas, Rabu (1/3). 

Menurut Syafi'ie, dia sengaja diisukan sebagai "piaraan" TNI guna memecah-belah rakyat Aceh, apalagi RPKAD sangat dibenci rakyat akibat kebiadaban selama Aceh menjadi daerah operasi militer.

Pernyataan Abdullah Syafi'ie diperkuat Tgk Ismail Syahputra, juru bicara Acheh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). "Haha….isu apa lagi ini. Mengapa propaganda dan fitnah tak habis-habisnya dilakukan keparat TNI," katanya menjawab TEMPO Interaktif, Rabu pagi (1/3). 

Ismail malah menantang agar TNI membuktikan, kalau benar komandannya seperti fitnah itu. "Kalau benar, buktikan. Logikanya, panggil saja beliau kembali, mengapa repot-repot memburu beliau?" tanya.

Lantas siapa sebetulnya Abdullah Syafi'ie? Ia lahir di Peusangan, Aceh Utara, tahun 1952, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Matang Geulumpang Dua, Aceh Utara. 

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren. Usai dari pesantren, ia kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Peusangan, Aceh Utara. Waktu itu, ia sempat pula menjadi guru di MIN dan SD setempat.

Awal keterlibatannya dengan Gerakan Aceh Merdeka dimulai ketika ia bertemu dengan Hasan Tiro, Desember 1976. 

Begitu ketemu tokoh yang selalu dicari-cari dan begitu diidolakannya sampai sekarang itu, ia pun menjatuhkan pilihan bulat untuk bergabung dengan GAM, tepat sehari sebelum proklamasi Negara Aceh Merdeka. 

Esoknya, 4 Desember 1976, Aceh Merdeka pun diproklamirkan. Itulah yang menjadi awal terjadinya konflik antara pemerintah dan Aceh yang menjadi basis gerakan ini.

Setelah proklamasi itu, kelompok ini menjadi buruan pemerintah pusat. Dan akhirnya, tentara memang bisa menaklukkan mereka. Gerakan ini hilang dari peredaran, meskipun mereka tetap bergerilya, tetapi hampir tidak terdengar lagi aktivitasnya yang berarti. Begitu juga Syafi'ie yang waktu itu masih prajurit di GAM. 

Selama 23 tahun ia hidup di hutan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai GAM bergairah kembali pada akhir 1980-an yang mengakibatkan diberlakukannya operasi militer di Aceh, nama Abdullah Syafi'ie belum pernah terdengar. Bahkan, sampai status daerah operasi militer dicabut, orang juga belum pernah mendengar namanya.

Ketokohannya muncul secara mendadak paska DOM. Waktu itu, ia menjadi Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka untuk wilayah Pidie. Sosoknya pun begitu menjadi incaran, baik pihak aparat keamanan maupun para wartawan dalam maupun luar negeri. 

Para wartawan berlomba-lomba mendapatkan wawancara ekslusif dengannya. Statement dan sosoknya kerap muncul di media cetak maupun elektronik.

Ia begitu mengidolakan Dr. Teuku Chik Ditiro Hasan Muhammad atau populer Hasan Tiro -- sebagai Paduka Yang Mulia, Almukaram dan Guru yang baik -- yang menurutnya banyak memberikan dorongan dan memberikan inspirasi bagi perjuangannya.

 "Almukaram Wali Neugara pernah berkata: While man powerless to change his past, he still the master of his future. Because his future is largely determined by his present intention and action." --- Seseorang masih tetap sebagai pemilik masa depannya, sekalipun dia gagal dalam meraih dan menggenggam masa lalu. 

Karena masa depannya itu ditentukan oleh aksi dan intensinya hari ini.

Hasan Tiro, dimata Syafi'ie adalah sosok yang berjuang tanpa pamrih bagi kemerdekaan Aceh. Menurutnya, sangat wajar bila rakyat Aceh kemudian sangat menghormati tokoh yang selama 15 tahun ini menetap di Swedia itu. Itu tak lain disebabkan selain karena krisis pimpinan yang legitimated, Aceh seperti terbiarkan dalam pusaran derita dan penganiayaan berkepenjangan.

Syafi'ie pun sangat getol menepis isu yang ditiupkan kalangan militer di Aceh bahwa Hasan Tiro sudah meninggal. Ia berujar, Hasan akan segera kembali untuk memimpin langsung proses transisi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh

 "Tunggu saja ya, tidak lama lagi ia akan pulang," kata Panglima Komando Pusat Angkatan Gerakan Aceh Merdeka dalam konfrensi pers seusai peringatan HUT GAM, di Pusat Komando Ditiro Sabtu 4 Desember tahun lalu. Apakah wartawan bisa bertemu? "Silakan bertemu, boleh saja, dia kan wali negara," tambah Abdullah waktu itu.

Ia memang punya tekad yang kuat untuk memerdekakan Aceh. Menurutnya, bangsa Aceh menuntut kemerdekaan dan keadilan dengan semangat perdamaian, karena dasarnya negeri dan bangsa Aceh memang anti kekerasan.

 "Kami memperjuangkan Aceh dengan diplomasi internasional. Untuk mencapai itu semua hanya ada satu pimpinan yakni Dr Tengku Muhammad Hasan Di Tiro," katanya.

Tetapi, ia menolak berdialog dengan pemerintahan Gus Dur, apalagi dialog boong-boongan. "Tak ada hubungan dengan Indonesia, dan tidak ada dialog dengan pembohong," katanya dengan nada emosional. Kenapa? Karena Aceh sering tertipu dan acap dianiaya. 

Menurutnya, Belanda dan Indonesia harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Aceh selama hampir 55 tahun ini. 

Karena merekalah yang membuat rakyat menderita. "Seluruh dunia yang beradab sudah memperhatikan perjuangan kami Aceh Merdeka. Kami sebagai bangsa Aceh ingin memisahkan diri dari imperialisme kolonialisme Indonesia," tegasnya dengan sorot mata tajam.

Kemerdekaan yang diperjuangkan GAM saat ini menurutnya, bukan saja sebatas pengertian geografik dan politik, keluarnya Aceh dari imperialis Indonesia-Jawa, melainkan dalam pengertian yang sejati, adanya kehidupan bangsa Aceh yang sejahtera, berharkat dan bermartabat. | Sumber http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/pro-syafie.htm| amaliza/mis| 

BACA JUGA : 

Gubernur: Aceh Berjuang Bukan untuk Merdeka

AICHR Janji Masukkan Hak Masyarakat Adat Dalam Draft Deklarasi HAM ASEAN

Jakarta | Acehtraffic.com - Hak-hak masyarakat adat menjadi tema penting yang dibahas pada Konsultasi Regional ke-2 untuk penyusunan Deklarasi HAM ASEAN [2nd Regional Consultation on the Human Rights Declaration of ASEAN], pada tanggal 22 Juni 2012 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Membahas hal ini ini juga melibatkan The ASEAN Intergovernmental Commision on Human Rights [AICHR] dan organisasi masyarakat sipil nasional, regional dan international. AICHR menyatakan janjinya untuk memasukkan isu spesifik tentang hak-hak masyarakat adat dalam draft Deklarasi HAM ASEAN.

“Pernyataan itu datang dari Ketua AICHR Thailand, Dr. Sriprapha Petcharamesree dan Ketua AICHR Malaysia Dato' Sri Dr Muhammad Shafee Bin Md Abdullah,” ungkap Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara [PB AMAN] Bidang Advokasi Elisabeth Nusmartaty, Jakarta, Selasa 26 Juni 2012.

Menurutnya, hal ini, kabar baik bagi masyarakat adat di region ASEAN yang berjumlah sekitar 100 juta-an orang dengan berbagai sebutan antara lain Komunitas Adat [Indigenous Communities], Orang Asli, Orang Asal, Etnik Minoritas [ethnic minorities], Suku Pedalaman (hill tribes), Nasional Etnik [ethnic nationalities], Masyarakat Adat [Indigenous Peoples] dan banyak lagi lainnya.

“Tentu saja komitmen yang datang langsung dari Ketua AICHR tersebut harus terus dimonitor dan dipastikan masuk dalam draft Deklarasi HAM ASEAN yang rencananya deklarasi tersebut akan berlangsung pada akhir tahun 2012. Terlebih setelah adanya informasi dari jaringan NGO yang memantau perkembangan Draft Deklarasi HAM ASEAN bahwa draft baru Deklarasi HAM ASEAN tersebut tak mencantumkan spesifik soal Masyarakat Adat.”

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dalam Konsultasi Regional ini, untuk pertama kalinya diadakan pertemuan antara AICHR dan Masyarakat Sipil, dan dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil nasional, regional dan internasional, memberikan tambahan input yang belum masuk dalam draft Deklarasi HAM ASEAN. CSO Indonesia, Malaysia dan Vietnam menyampaikan isu hak-hak masyarakat adat.

Lembaga internasional seperti International Crisis Group (ICG) juga memberikan perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat, melalui pakar hukum internasional Dr. Vitit Muntarbhorn menyatakan concernnya pada Masyarakat Adat yang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination), mencakup hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. | AT | TB |

19 Maret 2003 Sejarah Kelam Aceh, Megawati & SBY Umumkan Darurat Militer

Banda Aceh | Acehtraffic.com - Pukul 00.00 WIB, 19 Mei 2003. Malam mencekam di Aceh, setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan pemberlakukan status Darurat Militer. Konsekuensi dari pemberlakuan status Darurat Militer, Presiden Megawati Sukarnoputri mengizinkan pengiriman 30.000 pasukan TNI dan 12.000 personel polisi ke Aceh. Ini merupakan pengerahan pasukan dan armada perang terbesar Indonesia sejak penempatan militer di Timor Timur pada 1976.

Sejak 19 Mei itu, hari-hari di Aceh menjadi kelam. Truk reo yang berisikan pasukan bersenjata tempur hilir-mudik di jalan. Pesawat Bronco tak ketinggalan. Mereka menggempur gunung dan perbukitan yang diklaim tempat bersembunyinya pasukan Gerakan Aceh Merdeka.

Aceh berubah jadi daerah perang! Aktivis mahasiswa dan sipil yang biasanya lantang berteriak menentang kebijakan militeristik, kali ini dipaksa tiarap. Tak sedikit di antara mereka yang ditangkap. Tak sedikit pula, aktivis harus mengungsi, keluar dari Aceh.

Pusat memberlakukan darurat militer sebagai jawaban atas gagalnya proses perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada 28 April 2003, Pemerintahan Megawati memberikan waktu dua pekan bagi GAM untuk mengakhiri perjuangan mereka menuntut merdeka dan menerima otonomi khusus. Namun, GAM menolak tawaran tersebut.

Perundingan kedua belah pihak pun memanas, karena tidak mencapai kata sepakat. Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa mendesak agar Indonesia dan GAM kembali ke meja perundingan.

Pertemuan Tokyo (Tokyo Meeting) yang akan digelar pada 17-18 Mei 2003 menjadi satu-satunya harapan perdamaian Aceh. Namun, GAM tetap bersikeras tidak menerima otonomi khusus. Tawaran ini kembali dipertegas Pusat pada 16 Mei. “Otonomi khusus merupakan solusi akhir dan final bagi penyelesaian konflik Aceh. Jika tidak, GAM akan menghadapi penyerangan militer,” demikian ultimatum yang dikeluarkan Pusat.

Tentu saja, GAM tak menghiraukan ultimatum Indonesia. Lima juru runding GAM yang hendak menuju ke Bandara Sultan Iskandar Muda, ditangkap begitu keluar dari Hotel Kuala Tripa, tempat yang selama ini dijadikan markas para juru runding GAM dan Pemerintah Indonesia.

Kengototan GAM ini menelurkan Keputusan Presiden No 28/2003 yang mengizinkan Aceh menjadi daerah perang. Aceh berada di bawah kuasa militer. Saban hari, operasi militer digelar. Kantung-kantung persembunyian GAM diobrak-abrik. Tak hanya menyerbu melalui jalur darat, pasukan pemerintah juga membombardir pegununan dan bukit di kawasan Aceh Besar dan Aceh Utara dengan pesawat tempur.

Saya masih ingat betul ketika pesawat menjatuhkan bom di kawasan Cot Keu-eueng, Aceh Besar. Masih juga belum lekang di ingatan deru reo membelah kesunyian malam ketika kami tengah dikejar deadline di Tabloid Beudoh, sebuah tabloid yang dikelola aktivis mahasiswa. Belakangan, tabloid ini dibredel Penguasa Darurat Militer Daerah karena menurunkan laporan ajakan untuk menolak pemilihan umum yang akan digelar pada awal 2004.

Media dan wartawan kala itu tak leluasa menurunkan laporan apa adanya. Bahkan, Penguasa Darurat Militer Pusat Megawati Sukarnoputri mengeluarkan Keppres No 43/2003 yang membatasi ruang gerak wartawan.

Keputusan ini dijabarkan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah Mayjen Endang Suwarya, yang melarang wartawan untuk memberitakan tentang: (1) Kode khusus atau sandi pasukan, pesawat, kapal serta kode atau sandi prosedur operasi tetap dan kode perhubungan; (2) Informasi rencana yang akan datang, (3) Instansi militer tertentu yang ditentukan oleh komando operasi; (4) Gambar daerah instalasi militer; (5) Informasi intelijen yang berkaitan dengan kegiatan teknis, taktis dan prosedur internal; (6) Informasi maupun propaganda musuh.

Tentu saja, maklumat ini berimbas pada tidak bebasnya wartawan dalam memberitakan berbagai kejadian di daerah perang. Nyaris tidak ditemukan di halaman media massa –baik lokal dan nasional– soal kekejaman yang ditimbulkan perang. Padahal, diperkirakan lebih 2.800-an orang tewas dalam perang antara kurun 2003 hingga 2005.

Tak hanya membatasi gerak jurnalis, PDMD juga mengeluarkan kebijakan yang sangat diskriminatif pada Juni 2003. Kala itu, Endang Suwarya menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk membekali diri dengan kartu tanda penduduk (KTP) Merah Putih. KTP khusus warga Aceh ini berukuran sekitar 13 x 10 sentimeter. Di bagian muka berwarna merah dan putih, lengkap dengan gambar Garuda dan isi Pancasila. Setelah ditandatangani camat, KTP Merah Putih diverifikasi oleh komandan Koramil.

Pemberlakuan Darurat Militer sejatinya berakhir pada 18 November 2003. Namun, Megawati memperpanjang status perang itu hingga 18 Mei 2004 melalui Keputusan Presiden No 97/2003. Setelah setahun lamanya, baru pada 19 Mei 2004 Presiden Megawati menurunkan status Aceh menjadi Darurat Sipil. Status ini pun bertahan setahun, hingga akhirnya pada 15 Agustus 2005, Indonesia dan GAM bersepakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi sejak Desember 1976 itu.

Kini, Aceh telah memulai lembaran baru: hidup dalam nuansa damai dan berbenah setelah perang dan tsunami. Kita tidak berharap perang kembali menjadi tuan di negeri bertuah ini. | AT | AK | Radzie Gade |

Kilas: Bisnis Seks Diperbatasan Indonesia-Malaysia

Keheningan pagi di kantor penghubung konsulat Jenderal Republik Indonesia di Tawau, Sabah, pecah oleh raungan tangis dua perempuan muda, awal Januari lalu. 

Dengan tergopoh-gopoh, Makdum Tahir, Konsul Indonesia di sana, segera menemui Ratna dan Tuti (bukan nama sebenarnya).

Sambil sesenggukan, kedua tamu tak diundang itu meminta perlindungan dari sindikat penjual perempuan yang berniat melelang kegadisan mereka kepada pria hidung belang. 

Kini dua gadis malang itu bersiap dipulangkan ke kampung asal mereka di Jawa Timur. Kisah sedih Ratna dan Tuti melengkapi cerita keganasan para germo, atau istilahnya "bapak ayam", di Malaysia.

Ironisnya, menurut Makdum, 90 persen germo yang menjual gadis Indonesia di Sabah berasal dari negeri sendiri. Dan kaki tangan mereka mencari korban hingga jauh ke berbagai pelosok Nusantara.

Dalam laporan tertulis yang dibuat untuk Konsulat, Ratna dan Tuti menceritakan bagaimana mereka dijebak oleh Maesaroh, kaki tangan germo bernama Darwis, yang mempunyai rumah bordil di kota kecil Keningau, dekat Kota Kinabalu.

Tragedi Ratna dan Tuti berawal di Pasar Turi, Surabaya, Desember lalu. Suatu siang, Ratna, 22 tahun, dan sepupunya, Tuti, 21 tahun, tengah asyik berbelanja di pasar itu. 

Saat melepas penat di sebuah warung kaki lima, tiba-tiba seorang perempuan berusia sekitar 30-an tahun menepuk pundak Ratna, dan dalam tempo singkat Ratna telah larut ngegosip dengan perempuan yang mengaku bernama Maesaroh itu. Padahal Ratna dan Tuti tak pernah kenal dengan wanita itu sebelumnya.

Ketika ditawari bekerja di sebuah salon di Tawau, Ratna dan Tuti seperti kerbau dicocok hidungnya. Mereka berdua ikut saja. Maesaroh bilang Kota Tawau bukan di Malaysia, melainkan di perbatasan antara Indonesia dan Sabah. 

Tanpa pamitan kepada keluarganya di Surabaya, Ratna dan Tuti mengikuti Maesaroh ke kampungnya di Donomulyo, Malang. Setelah seminggu tinggal di Malang, Ratna dan Tuti lantas naik kapal motor Kerinci meninggalkan Surabaya menuju Pare-Pare, Sulawesi.

Di sana mereka ditampung di rumah Usman, suami Maesaroh. Saat itulah seorang lelaki Bugis bernama Darwis datang menengok mereka. Dan setelah melihat paras Ratna dan Tuti, Darwis meminta kepada Usman agar mereka berdua dibuatkan paspor untuk ke Sabah.

Tepat sepuluh hari di Pare-Pare, setelah paspornya kelar, Ratna dan Tuti naik kapal ke Nunukan, Kalimantan.

Di kota kecil di ujung timur Borneo itu, Ratna dan Tuti cuma istirahat semalam di Losmen Sabar Menanti. Paginya, mereka berlayar meninggalkan Nunukan menuju Tawau lewat Pelabuhan Tunon Taka. 

Sejam berlayar, mereka tiba di Tawau. Dengan bus ekspres Saerah, mereka dibawa dari Tawau ke Kota Kinabalu, dan dengan mobil esok harinya mereka dikirim ke Keningau.

Mereka tinggal di rumah Darwis, di Taman Mutow nomor 14, Keningau. Karena saat itu polisi Malaysia gencar merazia praktek prostitusi, Darwis menyembunyikan Ratna dan Tuti ke rumah rekannya di Keningau. 

Setelah seminggu, razia polisi tak kunjung reda. Karena merasa tak aman, Darwis mengirim Ratna dan Tuti ke Tawau kembali. Di sana mereka disekap di Motel Azura.

Saat Maesaroh keluar motel untuk mencari pria hidung belang, kesempatan itu dipakai Ratna dan Tuti kabur ke kantor Konsulat Jenderal Tawau. 

Cerita lebih mengenaskan dialami Desi, gadis Kediri berusia 21 tahun. Ia mengaku sempat diperbudak Darwis tiga bulan. Mirip dengan Ratna dan Tuti, Desi dibujuk oleh kaki tangan Darwis yang mengaku bernama Yeni? kemungkinan nama lain dari Maesaroh.

Sekitar September tahun lalu, Desi diiming-imingi bekerja di sebuah restoran di Sabah dengan gaji besar. Sehari kemudian, Desi dan Yeni naik bus dari Kediri ke Surabaya, kemudian berlayar menuju Nunukan. 

Tiba di sana, Desi dititipkan kepada Rahman, rekan Yeni. Lelaki inilah yang mengurus paspor Desi. Gilanya, paspor Desi siap cuma dalam beberapa jam.

Malamnya, dengan dikawal Rahman, Desi berlayar menuju Tawau. Setelah itu, janda satu anak itu meneruskan perjalanannya ke Keningau. 

Esoknya, Desi diserahkan kepada Darwis di sebuah hotel kota itu. Saat itu Desi belum sadar bahwa dirinya telah masuk perangkap. Tiga hari kemudian, barulah Desi paham ketika seorang lelaki Melayu memintanya melayani nafsu syahwatnya. Ia mencoba berontak saat itu.

Toh Desi tak kuasa melawannya. "Saya sudah bayar pada bapak ayam kamu. Ayo, layani saya," kata si lelaki. Setelah diperkosa, Desi hanya diberi duit 20 ringgit atau sekitar Rp 40 ribu. Sejak itulah Darwis memaksa Desi melayani nafsu seks empat hingga lima lelaki setiap harinya. Jika menolak, ia disekap dan tak diberi makan atau minum, sampai Desi menyerah.

Akhirnya, sejak September lalu, Desi dipaksa melacur tanpa dibayar sesen pun. "Saya hanya diberi makan," katanya. 

"Tak pernah diberi uang oleh bapak ayam." Darwis mengatakan, Desi harus membayar ongkos perjalanan yang dulu dikeluarkan untuk membawanya ke Keningau sebesar 4.000 ringgit atau sekitar Rp 8 juta. Setelah utang itu lunas, barulah Desi boleh menerima duit dari tamunya.

Menyadari kenyataan pahit itu, Desi cuma bisa menangis setiap malam. Karena tak tahan lagi, awal Januari lalu Desi mencoba lari. Namun, dia kepergok dan tertangkap. Desi kemudian dikurung di kamar sempit dan pengap. 

Untungnya, Desi tak putus asa. Suatu hari, seusai melayani tamunya di Hotel Sri Menanti, ia melihat kesempatan untuk lari dari lubang pembuangan selebar badan manusia di kamar mandi.

Lewat pipa itulah Desi lantas berhasil kabur dan setelah naik bus selama 10 jam dia mencapai kantor Konsulat Jenderal di Tawau. Berkat bantuan Konsul, kini Desi sudah berada di Nunukan dan bersiap pulang ke Kediri. 

Menurut Gadis Arivia, aktivis pembela hak-hak wanita dari Jurnal Perempuan, ada banyak modus untuk menjerat para korban. Selain memakai ilmu gendam (semacam hipnotis) seperti dialami Ratna dan Tuti tadi, ada modus operandi lain.

Desember lalu Arivia menelusuri perdagangan perempuan di perbatasan Kalimantan Barat hingga Serawak. 

Di Kota Entikong, Kabupaten Sanggau, ia melihat langsung para calo merayu gadis belia dan orang tuanya agar rela melepas anaknya bekerja sebagai pembantu di Serawak. Arivia menemukan anak berusia 12 tahun yang dapat dibujuk. Mirip di Nunukan, cukup dengan duit Rp 800 ribu gadis kecil itu bisa mendapat paspor dan KTP "aspal" di Sanggau.

Paling lama dua jam. Setelah itu, si calo mengantar gadis belia ke perbatasan. Di kantin sekitar Kantor Imigrasi Tembedu, kota di perbatasan Serawak, para agen pembantu asal Malaysia telah menunggu. 

Selain mendapat ganti biaya paspor, si calo mendapat upah sekitar Rp 600 ribu per anak dari agen. Dari jumlah itu, para calo memberi orang tua si gadis sekitar Rp 200 ribu.

Soetrisno, seorang calo di Entikong, mengaku mampu membawa 50 hingga 200 gadis belia setiap harinya. 

Dan bayangkan, dalam sehari Soetrisno mampu membawa pulang Rp 20 juta. Ironisnya, Arivia menemukan ada orang tua yang menjual anak gadisnya sendiri. Menurut penuturan Soetrisno, hal ini semakin sering terjadi sejak krisis menghantam Indonesia pada 1997 lalu.

Penderitaan lain yang sering menimpa para gadis itu terjadi bila si majikan atau agen nakal. Contohnya adalah yang dialami Rani, 20 tahun. Sejak tiga tahun lalu, ia bekerja di Serawak sebagai pembantu rumah tangga. 

Tiga bulan sebelum kontraknya habis, Rani dipacari seorang pemuda?yang belakangan diketahui sebagai orang suruhan seorang agen penjual wanita bernama Aseng.

Tak lama kemudian, pemuda itu mengajak Rani menikah. Tentu saja Rani girang. Tapi, saat kandungannya menginjak tiga bulan, si pemuda raib entah ke mana. 

Padahal kontrak kerja Rani telah habis. Belum lagi surat nikahnya ternyata palsu. Pada saat kepepet begitu, Rani memilih tetap bekerja pada majikannya, walau tanpa dibayar. Sebab, jika menolak, Rani diancam bakal dilaporkan ke polisi sebagai pekerja gelap.

Saat itu dengan licik Aseng si agen penjual wanita menawarkan diri untuk membantunya: mempekerjakan pada seseorang bernama Tante Bong. Tak tahu maksud buruknya, Rani menerima. 

Padahal Tante Bong ini nantinya berniat menjual anak yang dikandung Rani. Hal itu diketahuinya dari sesama penghuni yang disekap. Ibu si bayi biasanya diberi duit Rp 5 juta.

Untungnya, dua minggu sebelum anaknya lahir, polisi Malaysia menggerebek rumah Tante Bong, sehingga Rani dan bayinya selamat. 

Baik gadis Arivia ataupun Makdum Tahir mengatakan penyebab maraknya perdagangan perempuan dan anak dari Indonesia ke Malaysia itu adalah lemahnya penegakan hukum di perbatasan kedua negara. Bahkan, menurut seorang pejabat imigrasi Malaysia, ironisnya ada aparat polisi dan imigrasi yang terlibat dalam perdagangan manusia ini.

 "Di perbatasan negeri Anda itu banyak sampahnya," katanya, "Masa, gadis umur 12 tahun bisa dapat paspor." Tapi, baik Wakil Bupati Nunukan Kasmir Foret maupun Kepala Imigrasi Sinar Ritonga membantah keras keterlibatan bawahannya.

 "Jika ada aparat pemda yang terlibat jaringan bapak ayam, bawa ke pengadilan, akan saya pecat," kata Kasmir. Menurut Gadis Arivia, tak ada jalan lain untuk memberantas sindikat penjualan manusia ini kecuali membenahi pemerintahan.

"Tak ada jalan lain, pemerintah harus memberantas korupsi di lingkungan imigrasi, kepolisian, dan aparat pemerintah daerah yang ada di perbatasan. 

Sehingga penegakan hukum dapat berjalan," katanya. Makdum Tahir sependapat. "Sebagian besar germo di Sabah itu warga negara Indonesia," katanya. "Pemerintah mesti menindak tegas mereka yang terlibat dalam jaringan ini.

" Mengingat korban-korban telah berjatuhan, Arivia berharap pemerintahan Megawati bisa mengambil langkah konkret. "Toh, Ibu Mega juga perempuan. Saya kira beliau memahami perasaan para korban." | Tulisan ini telah dimuat majalah Tempo edisi 10 Februari 2003

"Teuku Markam" Orang Yang Menyumbangkan 28kg Emas Untuk Membangun Monas

Acehtraffic.com - Ternyata 38 kg emas yang dipajang di puncak tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 28 kg di antaranya adalah sumbangan dari Teuku Markam , salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia.

Orang-Orang hanya tahu bahwa emas tersebut memang benar sumbangan saudagar Aceh. Namun tak banyak yang tahu, bahwa Teuku Markamlah saudagar yang dimaksud itu.

 
Itu baru segelintir karya Teuku Markam untuk kepentingan negeri ini. Karya lainnya, ia pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan pusat olah raga terbesar Indonesia. Tentu saja banyak bantuan-bantuan Teuku Markam lainnya yang pantas dicatat dalam memajukan perekonomian Indonesia di zaman Soekarno, hingga menempatkan Markam dalam sebuah legenda.

Di zaman Orba, karyanya yang terbilang monumental adalah pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Jalan Medan-Banda Aceh, Bireuen-Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan lain-lain adalah karya lain dari Teuku Markam yang didanai oleh Bank Dunia. 

Sampai sekarang pun, jalan-jalan itu tetap awet. Teuku Markam pernah memiliki sejumlah kapal, dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, Palembang. Ia pun tercatat sebagai eksportir pertama mobil Toyota Hardtop dari Jepang. Usaha lain adalah mengimpor plat baja, besi beton sampai senjata untuk militer.

Mengingat peran yang begitu besar dalam percaturan bisnis dan perekonomian Indonesia, Teuku Markam pernah disebut-sebut sebagai anggota kabinet bayangan pemerintahan Soekarno. Peran Markam menjadi runtuh seiring dengan berkuasanya pemerintahan Soeharto. Ia ditahan selama delapan tahun dengan tuduhan terlibat PKI. 

Harta kekayaannya diambil alih begitu saja oleh Rezim Orba. Pernah mencoba bangkit sekeluar dari penjara, tapi tidak sempat bertahan lama. Tahun 1985 ia meninggal dunia. Ahli warisnya hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tidak pernah direhabilitir. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya upaya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam. Dan kini, ahli waris Teuku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya.

Siapakah Teuku Markam ?
Teuku Markam turunan uleebalang. Lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban. Kampungnya Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu meninggal. Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putroe. Sempat mengecap pendidikan sampai kelas 4 SR (Sekolah Rakyat). 

Teuku Markam tumbuh lalu menjadi pemuda dan memasuki pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh sekarang) dan tamat dengan pangkat letnan satu. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jendral Bejo, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin dan lain-lain. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. 

Bahkan ia ikut mendamaikan clash antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis.
Sebagai prajurit penghubung, Teuku Markam lalu diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto. Tugas itu diemban Markam sampai Gatot Soebroto meninggal dunia.

Adalah Gatot Soebroto pula yang mempercayakan Teuku Markam untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Waktu itu, Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menghendel masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teuku Markam berpangkat kapten (NRP 12276), kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah (Panglima Kodam Iskandar Muda) karena "disiriki" oleh orang lain. Akibatnya Teuku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan dengan Teuku Hamzah berhasil didamaikan oleh Sjamaun Gaharu.

Keluar dari tahanan, Teuku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh Pemerintah RI mengelola pampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Teuku Markam benar-benar menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Bisnis Teuku Markam semakin luas karena ia juga terjun dalam ekspor - impor dengan sejumlah negara. 

Antara lain mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja dan bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan Presiden.

Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Hasil bisnis Teuku Markam konon juga ikut menjadi sumber APBN serta mengumpulkan sejumlah 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional (Monas). Sebagaimana kita tahu bahwa proyek Monas merupakan salah satu impian Soekarno dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

 
Peran Teuku Markam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tidak kecil berkat bantuan sejumlah dana untuk keperluan KTT itu.

Teuku Markam termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain seperti Menteri PU Ir Sutami, politisi Adam Malik, Soepardjo Rustam, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin, Suhardiman, pengusaha Probosutedjo dan lain-lain. Pada zaman Soekarno, nama Teuku Markam memang luar biasa populer. Sampai-sampai Teuku Markam pernah dikatakan sebagai kabinet bayangan Soekarno.

Sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tiada artinya di mata pemerintahan Orba. Ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme.

 
Tuduhan itulah yang kemudian mengantarkan Teuku Markam ke penjara pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba Jln Percetakan Negara. 

 Lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih dua tahun.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat hidup Teuku Markam menjadi sulit dan prihatin. Ia baru bebas tahun 1974. Ini pun, kabarnya, berkat jasa- jasa baik dari sejumlah teman setianya. Teuku Markam dilepaskan begitu saja tanpa ada konpensasi apapun dari pemerintahan Orba. "Memang betul, saat itu Teuku Markam tidak akan menuntut hak- haknya.

 Tapi waktu itu ia kan tertindas dan teraniaya," kata Teuku Syauki Markam, salah seorang putra Teuku Markam.

Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera, pada 14 Agustus 1966 mengambil alih aset Teuku Markam berupa perkantoran, tanah dan lain-lain yang kemudian dikelola PT PP Berdikari yang didirikan Suhardiman untuk dan atas nama pemerintahan RI. Suhardiman, Bustanil Arifin, Amran Zamzami (dua orang terakhir ini adalah tokoh Aceh di Jakarta) termasuk teman-teman Markam. Namun tidak banyak menolong mengembalikan asset PT Karkam.

 Justru mereka ikut mengelola aset-aset tersebut di bawah bendera PT PP Berdikari. Suhardiman adalah orang pertama yang memimpin perusahaan tersebut. Di jajaran direktur tertera Sukotriwarno, Edhy Tjahaja, dan Amran Zamzami. Selanjutnya PP Berdikari dipimpin Letjen Achmad Tirtosudiro, Drs Ahman Nurhani, dan Bustanil Arifin SH.

Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Keppres N0 31 Tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan eks PT Karkam/PT Aslam/PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintahan RI tahun 1966 berstatus "pinjaman" yang nilainya Rp 411.314.924,29 sebagai penyertaan modal negara di PT PP Berdikari.

 
Kepres itu terbit persis pada tahun dibebaskannya Teuku Markam dari tahanan.

Sekeluar dari penjara, tahun 1974, Teuku Markam mendirikan PT Marjaya dan menggarap proyek-prorek Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Tapi tidak satupun dari proyek-proyek raksasa yang dikerjakan PT Marjaya baik di Aceh maupun di Jawa Barat, mau diresmikan oleh pemerintahan Soeharto. Proyek PT Marjaya di Aceh antara lain pembangunan Jalan Bireuen - Takengon, Aceh Barat, Aceh Selatan, Medan-Banda Aceh, PT PIM dan lain-lain.

 
Teuku Syauki menduga, Rezim Orba sangat takut apabila Teuku Markam kembali bangkit. Untuk itulah, kata Teuku Syauki, proyek-proyek Markam "dianggap" angin lalu.

Teuku Markam meninggal tahun 1985 akibat komplikasi berbagai penyakit di Jakarta. Sampai akhir hayatnya, pemerintah tidak pernah merehabilitasi namanya. Bahkan sampai sekarang.| AT | SZ |

Baca Juga:

Ruhut Seunang That, Anas Digantung Bak Tugu Emas Teuku Markam